ASN Buteng Wajib Vaksin Boster

  • Bagikan
Muhammad Yusup.

LABUNGKARI, rakyatsultra.com – Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah (Buteng), Muhammad Yusup himbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib melaksanakan vaksinasi dosis tiga atau boster. Jika intruksi ini tidak diindahkan, maka ada sanksi tegas yang diberikan kepada mereka yang tidak melakukan vaksinasi.

“Semua ASN wajib Melaksanakan Vaksinasi Boster. Ingat, jika masih ada yang tidak melaksanakan vaksinasi, jangan salahkan saya, jika TPP nya ditahan,” ujarnya, usai dikonfirmasi, Selasa (2/8).

Tidak hanya itu saja, Muhammad Yusup juga menegaskan bagi ASN yang tidak melaksanakan vaksinasi, maka atasannya siap-siap dicopot dari jabatannya. Jadi, dirinya meminta kepada para Kepala Dinas (Kadis) pastikan bawahannya telah melaksanakan vaksinasi.

“Saya meminta para kadis arahkan bawahannya untuk vaksinasi boster. Kalau tidak bisa, maka siap-siap kita ganti. Kita cari yang mampu saja,” ucapnya.

Selanjutnya, Bupati Yusup meminta kepada seluruh ASN Buteng untuk patuh dengan aturan pemerintah. Ia juga berharap kepada para ASN nantinya bisa menjadi leader dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait aman nya melaksanakan vaksinasi.

“Olehnya itu, setelah semuanya telah di vaksinasi maka, tugas kita berikutnya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bahwa, vaksinasi ini bukan hanya untuk menghindari dari virus Covid-19 tetapi juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita masing-masing,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekertaris Kabupaten (Sekab) Buteng, H Kostantinus Bukide menambahkan sesuai intruksi Pj Bupati, maka diwajibkan seluruh ASN wajib vaksinasi boster. Jika tidak vaksin, maka ditanggung sendiri sanksi yang sudah disebutkan pak Bupati.

“Instruksi ini tidak lain untuk keselamatan kita semua. Semoga semua ASN Buteng bisa melaksanakan sesuai arahan dari pak Bupati,” tambah nya.

Jenderal ASN Buteng juga meminta setiap kepala OPD untuk tegas terhadap bawahannya. Jika ada bawahan nya yang tidak menjalankan vaksinasi maka, berikan sanksi yang tegas jangan dibiarkan saja.

“Para kadis juga perlu memberikan ketegasan terhadap bawahannya. Kalau perlu berikan sanksi kepada mereka yang tidak mau menjalankan apa yang menjadi arahan pemerintah,” pintanya. (RS)

  • Bagikan