Gubernur Sultra, H Ali Mazi SH didampingi Kadikbud Sultra, Drs Asrun Lio MHum PhD saat penyerahan SK Izin Pendirian Institut Teknologi Kelautan (ITK) Buton dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sultanbatara), Drs Andi Lukman MSi kepada Ketua Yayasan Sultra Raya Dua Ribu Dua Puluh, Alvin Akawijaya Putra SH, Senin (31/1) di Rujab Gubernur Sultra.
KENDARI, Rakyatsultra.com – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara resmi kini telah memiliki Institut Teknologi Kelautan (ITK) Buton, melalui terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 25/E/O/2022, Tentang Izin Pendirian ITK Buton, yang diselenggarakan oleh Yayasan Sultra Raya Dua Ribu Dua Puluh.
SK tersebut secara langsung diserahkan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sultanbatara), Drs Andi Lukman MSi kepada Ketua Yayasan Sultra Raya Dua Ribu Dua Puluh, Alvin Akawijaya Putra SH, disaksikan Gubernur Provinsi Sultra, H Ali Mazi SH, dan didampingi Kadikbud Sultra, Drs Asrun Lio MHum PhD, Ketua DPRD Sultra, Rektor UHO, dan sejumlah perwakilan pimpinan Forkopimda Sultra, Senin (31/1), bertempat di Rujab Gubernur.
Suasana penandatanganan MoU oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sultanbatara), Drs Andi Lukman MSi dan Ketua Yayasan Sultra Raya Dua Ribu Dua Puluh, Alvin Akawijaya Putra SH, Senin (31/1) di Rujab Gubernur Sultra.
Usai menyerahkan SK tersebut, Kepala LLDIKTI Wilayah IX Sultanbatara, Drs Andi Lukman MSi menyampaikan agar ITK Buton segera melakukan aktivitasnya, termasuk penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023. Bahkan dalam kesempatan itu, pihak LLDIKTI Wilayah IX Sultanbatara hadir dengan personel lengkap di Sultra, mulai dari pimpinan hingga bagian kehumasan, dalam rangka memudahkan koordinasi agar ITK Buton bisa melompat dan berlari mengejar impiannya.
Melalui SK itu juga, lanjutnya, merupakan penghargaan dan kepercayaan pemerintah kepada masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, karena diketahui bersama, wilayah Indonesia dengan jumlah penduduk sangat banyak membutuhkan pendidikan bermutu dan berkualitas, sedangkan pemerintah belum tentu bisa memenuhi. Oleh karena itu, masyarakat diberikan kesempatan mengambil peran, seperti yang dilakukan saat ini, terlebih dilakukan oleh anak muda sebagai ketua yayasan.
“Selamat atas pendirian ITK Buton. Saya yakin anak muda Indonesia dapat juga menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan baik, seperti apa dilakukan oleh Ananda Alvin ini. Semoga pemerintah Sulawesi Tenggara memiliki komitmen untuk memberikan beasiswa kepada para mahasiwa terbaik,” harapnya.
Ia pun menegaskan pentingnya prioritas pengembangan kualitas sumberdaya manusia, dalam pendidikan tinggi, dimana proses pendidikan yang unggul maka akan menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul pula. Sehingga pihaknya berkomitmen menfasilitasi secara teknis administrasi, dalam rangka penyediaan pendidikan tinggi.
Foto bersama Gubernur Sultra, H Ali Mazi SH bersama Kadikbud Sultra, Drs Asrun Lio MHum PhD, Kepala LLDIKTI Wilayah IX Sultanbatara, Drs Andi Lukman MSi, Ketua DPRD Sultra, Rektor UHO, sejumlah perwakilan pimpinan Forkopimda, dan Ketua Yayasan Sultra Raya Dua Ribu Dua Puluh, Alvin Akawijaya Putra SH, Senin (31/1) di Rujab Gubernur Sultra.
Gubernur Sultra, H Ali Mazi SH menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah melalui Kepala LLDIKTI Wilayah IX Sultanbatara atas penyerahan SK dimaksud. Orang nomor satu di Bumi Anoa ini juga mengungkapkan penghargaan atas percepatan keluarnya Izin ITK Buton.
“Agar ITK Buton segera membuka dan melakukan perekrutan calon mahasiswa baru pada tiga program studi yang diamanahkan yaitu, Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Akuakultur, dan Bioteknologi, tahun ajaran 2022-2023,” ungkap Gubernur Sulawesi Tenggara.
Ucapan simpati disampaikan Gubernur Sultra H. Ali Mazi, S.H yang luar biasa kepada Rektor Unversitas Haluoleo Prof. Dr Muhammad Zamrun Firihu, S.Si., M.Sc yang sangat berperan dalam mensukseskan izin pembentukan ITK Buton yang pro aktif dan menugaskan salah satu Dekan Fakultas Perikanan UHO, sehingga pengurusan perijinan, sangat luar biasa terbilang cepat prosesnya, yang diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 tahun, namun kenyataanya lebih cepat dari target.
Keberadaan ITK Buton menurut Gubernur dua periode ini, meskipun tertatih pendiriannya, digagas sejak tahun 2003, hampir saja membatu akibat terhambat pada pilkada lalu, namun dapat kembali dimaksimalkan pada tahun 2018, sehingga ia berharap ITK Buton mampu menangkap peluang dimana pemerintah Indonesia sebagai poros maritim dunia memiliki potensi besar dalam bidang kelautan dan perikantan.
“Pak Presiden Jokowi telah menetapkan Indonesia sebagai poros maritin dunia dengan konsep yang dikenal tol laut, jadi kesempatan ini oleh ITK Buton harus tangkap, apa yang sesungguhnya dimaksudkan dalam program pemerintah ini. Konsep ini sangat berasalan mengingat posisi Indonesia berada di jantung lalu lintas dua samudra besar di dunia, yaitu antara dua benua, khususnya Benua Asia dan Benua Australia. Visi maritin muncul sebagai kekuatan baru untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia khususnya nelayan, masyarakat pesisir serta masyarakat yang berada di sekitar pulau-pulau kecil wilayah terluar,” urai H. Ali Mazi, S.H Gubernur Sultra.
Masih dilanjutkannya, berdasarkan kekuatan tersebut pemerintah Sultra berkomitmen membangun kekuatan industri di kawasan timur Indonesia di Pulau Buton yang sudah dicanangkan kurang lebih 180 ribu hektar, dan telah dipresentase di hadapan Bank Dunia saat kunjungan di Amerika, sehingga kahadiran ITK Buton dapat memaksimalkan proses perceptan tersebut.
Disampaikan pula, kerangka master plan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2025, Sulawesi Tenggara berada pada koridor dua Sulawesi, dimana sektor perikanan menjadi salah satu sektor utama dalam pembangunan ekonomi di wilayah ini, peluang pemanfaatan ikan di wilayah ini terbuka luas. Oleh karena itu kehadiran ITK Buton membuka peluang tersebut melalui salah satu program studi teknologi penangkapan ikan khususnya yang berorientasi pada eksplorasi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan laut dalam. Hal ini tentu membutuhkan teknologi dan sumber daya yang mumpuni.
Time line atau lini masa pendirian ITK Buton disampaikan diawal kegiatan oleh Drs Asrun Lio MHum PhD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Awalnya pembentukan tim penyusun dokumen pendirian ITK Buton yang dalam hal ini oleh Universitas Haluoleo kita dibimbim langsung, Bapak Rektor mengangkat koordinator tim penyusun dokumen persipan ITK Buton pada tanggal 19 Maret 2021, setelah itu atas inisiatif Bapak Bahlil Lahadalia S.E. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, mengadakan rapat terbatas dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan diikuti oleh seluruh Dirjen di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu dan disepakati pendirian Institut Teknologi Kelautan Buton yang tinggal melengkapi dokumen tambahan yang disyaratkan.
Pada tanggal 16 Juni 2021 rekomendasi pendirian perguruan tinggi swasta akademik dari LLDIKTI Wilayah IX Sultanbatara diterbitkan, berdasarkan surat rekomendasi tersebut lalu kita melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen itu, pada tanggal 7 Oktober 2021, evaluasi lapangan virtual, dilakukan atas usul pendirian Institut Teknolog Kelautan Buton yang langsung dipimpin Direktur Kelembagaan pada saat itu, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2021 dilanjutkan pada tanggal 8 November 2021 dan 2 Januari 2022 kita melengkapi dokumen-dokumen itu, berdasarkan hasil evaluasi dokumen pasca visitasi lapangan usul pendirian ITK Buton, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2022 terbitlah SK Izin Operasional
Penyelenggaraan ITK Buton oleh Kemenristekdikti,” Drs, Asrun Lio, M.Hum., Ph.D membacakan lini masa pendidian ITK Buton. Alumni S3 The Australian National University of Cambera yang juga pelopor Proper Perau Gadik Sultra ini, menambahkan bahwa pengurusan proses pendirian ITK Buton atau politehnik ini yang diusulkan bersama, bukanlah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi terkait dengan kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan atau menyediakan pendidikan yang berkelanjutan, karena SMA, SMK ini adalah asset dari Sulawesi Tenggara yang cukup banyak, terdiri dari 500 SMA dan SMK, maka kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah menyediakan lapangan perguran tinggi baik negeri maupun swasta.
Rektor Universitas Haluoleo Prof. Dr. Muhammad Zamrun, Firihu, S.Si., M.Si.,M.Sc mengungkapkan kehadiran ITK Buton, merupakan anugerah untuk Sulawesi Tenggara, selaras dengan visi misi Gubernur Sulawesi Tenggara.
“Penyerahan SK Pendirian ITKB ini, mudah-mudahan ini menjadi berkah buat Sulawesi Tenggara. Proses ini bukan sesuatu yang mudah, sudah diungkapkan Kadikbud tadi, banyak liku-likunya, banyak hal yang harus dilengkapi, dan Alhamdulillah tidak butuh waktu lama, kadang mengurus Prodi saja bertahun-tahun baru bisa keluar, ini tidak butuh waktu lama kurang dari dua tahun, karena memang sangat spesifik, apalagi disesuaikan dengan potensi di Sulawesi Tenggara, sehingga ITKB ini sangat tepat dibutuhkan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah provinsi kelautan dan saya kira tepat sesuai dengan visi misi Gubernur Sulawesi Tenggara, dan bagaimana bisa mewujudkan provinsi kepulauan di Negara kesatuan Republik Indonesia,”
Prof. Dr. Muhammad Zamrun, Firihu, S.Si., M.Si.,M.Sc, Rektor Universitas Haluoleo dalam sambutannya.
H. Abdurrahman Saleh, Ketua DPRD Sultra, apresiasi dan bersyukur atas pemikiran pendirian ITK Buton oleh Alvin Akawijaya Putra, Ketua Yayasan Sultra Raya Dua Ribu Dua Puluh yang diharapkan bisa menumbuh kembangkan sektor kelautan dan perikanan.
“Sumber daya alam akan habis, yang terpenting adalah sumber daya manusia, dan saya bersyukur Alvin telah melakukan lompatan yang sangat signifikan, melampaui daya pikir kita yang dilakukan adalah out of the box terhadap generasi muda yang mencitai pendidikan yang punya visioner ke depan, membangun peradaban melalui pendidikan.” urai H. Abdurrahman Saleh, Ketua DPRD Sultra.
Kondisi Sultra yang terdiri dari 68 persen lautan, 39 persen merupakan potensi perikanan yang sangat dahsyat, dimana potensi perikanan baru tergarap 10 persen, masih ada 29 persen potensi kelautan yang besar kalau digarap dengan baik dan tepat.
Alvian Akawijaya Putra, S.H, Ketua Yayasan Sultra Raya Dua Ribu Dua Puluh, pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Drs, Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang telah bersama-sama berkomitmen meningkatkan dan memajuakan SDM pemuda-pemuda Buton dalam proses pendirian ITK Buton.
“Saya berharap kita bisa memajukan sektor perikanan dan kelautan kami di Buton, kita bisa meningkatkan SDM pemuda Buton dan membuat mereka berkarya. Saya juga berharap pula ITK Buton ini menjadi Institut Teknologi Kelautan nomor satu bukan hanya di Indonesia bagian timur, tapi di seluruh wilayah Indonesia,” Alvian Akawijaya Putra, S.H Ketua Yayasan Sultra Raya Dua Ribu Dua Puluh.
