BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepala daerah jangan membuat peraturan yang melarang pembangunan rumah ibadah.
Pesan itu disampaikan Jokowi pada acara Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).
Awalnya, Presiden Jokowi mengingatkan soal politik identitas pada Pemilu 2024. Dia tidak ingin ada masyarakat yang menjadi korban.
Jokowi menyebut stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024 penting dijaga.
“Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Namanya politik identitas,” kata Jokowi.
Kepala negara juga mengingatkan aparat TNI dan Polri tidak terlibat politik praktis, serta meminta kepala dan pimpinan daerah memetakan potensi kerawanan pemilu.
“Jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini? Salah siapa ini?” ucap mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Presiden Jokowi mengatakan semua pihak harus betul-betul memiliki sensitivitas di tahun politik, serta sering turun ke lapangan agar kejadian-kejadian kecil bisa segera diselesaikan.
Kemudian, Jokowi meminta kepala daerah memastikan bahwa semua pemeluk agama memiliki hak yang sama untuk beribadah, sebagaimana dijamin oleh konstitusi.
Jokowi menegaskan jangan sampai ada peraturan wali kota atau instruksi bupati yang melarang pembangunan rumah ibadah. Sebab, kebebasan beragama dan beribadah dijamin konstitusi.
“Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir ‘sesusah’ itukah orang yang akan beribadah? Sedih itu kalau kita mendengar,” kata Jokowi di hadapan kepala daerah.(jpnn/RS)
