JAKARTA, rakyatsultra.id – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan akan ada banyak masyarakat yang terdampak jika pemerintah menaikan harga BBM subsidi.
Menurutnya, pemerintah diminta tidak menaikkan harga BBM Pertalite karena keduanya paling banyak dikonsumsi masyarakat.
“Jika dilepas ke pasar dengan harga tinggi banyak masyarakat yang tadinya belum miskin, akan menjadi miskin. Untuk itu, pemerintah harus menjaga daya beli dan menahan inflasi,” ujar Nailul, Senin (22/8).
Nailul menjelaskan di Malaysia menerapkan kebijakan subsidi yang sama. Namun, bedanya di negara tersebut terdapat kebijakan yang tidak diterapkan di Indonesia seperti relaksasi.
“Di Indonesia malah menaikkan PPN dari 10 menjadi 11 persen, sangat tergantung political will dari pemerintah,” ungkap Nailul.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga BBM.
Sebab, harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan Solar yang berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi.
Menurutnya, hingga saat ini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp 550 triliun pada akhir tahun. (FAJAR/RS)
