Laode Alirman
BATAUGA- Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan disinyalir menjadi salah satu lokasi para mafia kayu. Itu karena Sampolawa menjadi lokasi primadona juga menjadikan hasil hutan bernilai ekonomi tinggi.
Tokoh masyarakat Busel, Laode Alirman menuturkan dimasa keemasan Kesultanan Buton misalnya, kawasan Sampolawa ditunjuk menjadi tempat perkebunan baik itu perkebunan jati bahkan tanaman lainnya sebagai penunjang kebutuhan pangan dan papan masyarakat. Namun sayang, seiring perkembangan zaman, kondisi tersebut berangsur hilang bahkan punah.
“Pada masa kesultanan Buton dulu di wilayah Sampolawa itu ada namanya hutan Kaombo. Di sana tidak diperkenankan setiap orang untuk masuk, mengambil hasil hutan bahkan merusak hutan. Karena semua itu dilestarikan untuk kelangsungan hidup jangka panjang,” tuturnya.
Kata dia, hasil hutan Kaombo hanya dapat dimanfaatkan manakala ada persetujuan lembaga adat dan atau pihak Kesultanan Buton. Namun pada prinsipnya pemanfaatan hasil hutan tersebut diatur sedemikian rupa agar daerah dapat terhindar dari bencana.
“Pemerintah Kabupaten Busel harusnya belajar dari masa lalu. Coba tata kembali areal peruntukan lain (APL) Busel ini supaya tidak menimbulkan bom waktu bagi generasi ke depan,” tambahnya
Dia menambahkan, pihaknya menduga pemanfaatan APL berkedok pembukaan lahan perkebunan akan memancing mafia-mafia kayu. Pasalnya, pembukaan lahan perkebunan bawang merah dan kopi tentu didahului dengan pembersihan lahan yang ditumbuhi pepohonan yang rindang.
“Pemkab Busel harus jeli melihat ini. Jangan sampai berharap sesuatu yang sia-sia seperti pada kasus Jati Sampolawa pada 2015 lalu, yang justru menimbulkan perpecahan di masyarakat,” jelasnya.
Pihaknya berharap sebelum mengambil langkah, Pemkab Busel harus menggali dan mencari informasi terkait rekam jejak perusahaan swasta yang ingin memanfaatkan APL Sampolawa. Bila perlu, sebelum hutan APL seluas 65 hektare digunduli, pihak swasta tersebut melakukan uji coba tanam bawang merah dan kopi dengan luasan yang lebih kecil.
“Silakan saja Pemkab Busel mendorong investor untuk masuk di Busel ini. Tetapi jangan ujuk-ujuk langsung disetujui apa yang mereka inginkan. Jangan sampai justru memunculkan mafia baru yang hanya mengambil hasil hutan tapi rencana pembukaan lahan perkebunan yang diharapkan tidak kunjung ada,” tutupnya. (m2/b/aji)
