JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melarang Pemprov DKI Jakarta untuk menganggarkan pembelian tanah dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2024.
Dia meminta pemda mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan atau program yang lebih krusial di ibu kota.
“Saya minta kepada SKPD, fokus anggaran. Tidak seperti sekarang ini, semuanya beli (tanah). Beli tanah sudah enggak (perlu), tanah kita sudah banyak,” ucap Pras, Rabu (15/2).
Menurut Pras, Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki banyak lahan atau tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.
“Sekarang kan tanah kita banyak, maksimalkan, dipakai,” tuturnya.
Politikus PDI Perjuangan ini mendesak Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono agar menganggarkan banyak biaya untuk penanganan sejumlah masalah.
Terlebih, masalah banjir, kemacetan, kemiskinan, hingga ketahanan pangan masih belum teratasi dengan baik.
“Mudah-mudahan, sih, enggak ada kejadian sampai kekurangan pangan di Jakarta,” tambah Prasetyo.
Adapun, Heru Budi Hartono menggelar Forum Konsultasi Publik RKPD, Selasa kemarin.
Melalui Forum Konsultasi Publik, jajarannya menerima masukan-masukan dari organisasi masyarakat hingga non-government organization (NGO) untuk RKPD 2024. (jpnn/RS)
