JAKARTA – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) berharap tak ada halangan untuk pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR.
Pasalnya, sudah 19 tahun lebih pembahasan RUU PPRT ditunda.
Rinawati Prihatiningsih, selaku WKU Bidang LitBang dan Ketenagakerjaan DPP IWAPI menuturkan disahkannya RUU PPRT sejalan dengan landasan dasar Pancasila dan amanah konstitusi NKRI, juga komitmen Indonesia di kancah global, salah satunya, Deklarasi G20 Bali tahun lalu.
“Apabila ada ketakutan karena pasal terkait ancaman pidana, tidak perlu menjadi alasan menunda. Bisa diselesaikan segera secara internal oleh DPR karena RUU PPRT adalah inisiatif DPR,” ujar Rinawati yang juga Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia tersebut.
Menurutnya, Koalisi Sipil untuk UU PPRT juga sudah menerima apabila pasal tentang ancaman pidana dihilangkan karena sudah diatur di undang-undang yang sudah ada, sehingga tidak ada alasan penundaan lagi.
“Semoga ini benar-benar disahkan menjadi undang-undang apalagi Presiden Jokowi beberapa waktu lalu telah menegaskan RUU PPRT harus segera disahkan,” ujar Rinawati
Menurutnya, saat ini Indonesia menjadi Ketua ASEAN sehingga alangkah baiknya bukan hanya bicara keadilan, kesetaraan, inklusi sosial di kancah global, tetapi juga menjalannya.
Namun, sambungnya, DPR RI, wakil rakyat malah menunda RUU PPRT yang merupakan perlindungan dan penghargaan hak yang mendasar.
Dia pun menegaskan Koalisi Sipil untuk UU PPRT berharap DPR RI menunjukan sikap menggunakan suaranya untuk memberikan keadilan bukan saja bagi para pekerja RT tetapi juga bagi para pemberi kerja.
Rinawati pun mengatakan pengusaha selaku pemberi kerja turut prihatin serta berduka mendalam bagi para PRT yang mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi.
“Percayalah kami para pemberi kerja tidak semua buruk. Karena kami menganggap PRT adalah bagian terdekat dari keluarga kami, dan menjadi pendukung penting aktifitas produktivitas dalam mendukung keunggulan kompetitif untuk mendorong kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu kami para pemberi kerja juga ingin kepastian dan keadilan hukum. Tidak sedikit pemberi kerja yang mengalami para pekerja yang bekerja tidak sesuai dengan kesepakatan kerja. Semakin susah mendapatkan PRT yang kompeten apabila tidak ada payung hukum yang jelas,” tuturnya.
Pihaknya pun mendukung DPR RI untuk segera menyetujui RUU PPRT ini untuk segera disahkan. Terlebih, sebagian besar PRT adalah perempuan.
“Disahkannya RUU PPRT, juga merupakan kado khususnya untuk para perempuan baik yang termarjinalkan maupun kami sebagai pemberi kerja di hari perayaan International Women’s Day di bulan Maret ini dan Hari Kartini nanti di bulan April,” ujarnya.
Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah dalam pertemuan dengan perwakilan IWAPI menjelaskan, sebenarnya RUU PPRT merupakan inisiatif DPR, pasal-pasalnya sangat sederhana, namun apabila masih ada pasal-pasal yang tidak disetujui, seharusnya bisa segera diselesaikan secara internal di DPR.
“Kami, Kemenaker sebagai PIC dari pemerintah untuk pembahasan RUU PPRT siap untuk harmonisasi dan memberikan solusi terkait pasal-pasal yang belum pas sehingga RUU PPRT bisa disetujui bersama antara DPR RI dan Presiden,” ujarnya.
Sementara, perwakilan Koalisi Sipil untuk UU PPRT menyatakan bakal menggelar beberapa aksi untuk mengawal hingga pengesahan RUU tersebut.
“Kami akan mengawal, dengan berbagai aksi, sampai itu (RUU PPRT) diinisiatifkan, dibahas bersama, dan disahkan sebagai Undang-undang,” ungkap Lita Anggraeni, pendiri JALA PRT, dalam Konferensi Pers ‘Merespon Perkembangan Terbaru RUU PPRT di DPR.
Dia memprediksi bila pada April ini selambat-lambatnya bisa diputuskan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR.
Bila sebelum lebaran sudah disahkan seperti itu, maka akan dianggap sebagai kado bagi teman-teman PRT.
“Kita jangan lengah, memang ada kemajuan, tetapi belum disahkan menjadi undang-undang. Kalau sudah disahkan, barulah ada pengakuan, penghargaan dan perlindungan, bagi rekan-rekan PRT, itu yang paling mendasar,” kata Lita. (jpnn/RS)
