LINGGA – Pemerintah memberi sinyal kuat tidak serta merta menghapus pegawai non-ASN atau honorer per 28 November 2023.
Pemerintah juga sudah memastikan pada 2024 akan melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan, formasi yang disediakan untuk seleksi CPNS dan PPPK 2024 sebanyak 1 juta, yang diprioritaskan untuk tenaga bidang pendidikan dan kesehatan.
Dengan demikian, masih terbuka peluang para tenaga honorer yang belum menjadi ASN, berbuah status menjadi PPPK.
Peluang itu tampaknya ditangkap oleh Pemprov Kepulauan Riau (Kepri).
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad kembali menyerahkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non ASN di Kabupaten Lingga Tahun 2023 bertempat di SMAN 1 Singkep, Kabupaten Lingga, pada Senin (13/3)
Sebelumnya pada awal 2023, Gubernur Ansar menyerahkan SPK kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non-ASN untuk wilayah Kota Tanjungpinang sebanyak 441 orang, Kabupaten Bintan 269 orang, serta Kota Batam 694 orang.
Adapun untuk Kabupaten Lingga, Gubernur AnsarAmad menyerahkan SPK kepada 252 orang pendidik dan tenaga kependidikan (tendik).
Jumlah guru dan tendik berstatus honorer di bawah naungan Pemprov Kepri yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan, yang tersebar di 5 Kabupaten dan 2 Kota, untuk jenjang SMAN, SMKN dan SLBN, berjumlah 2.575 orang.
Gubernur Ansar dalam sambutannya menyampaikan pendidikan sangat dibutuhkan untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik.
Hal ini menjadi konsen pembangunan di Provinsi Kepri melalui Misi ”Mewujudkan Kualitas SDM yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Berbasisikan Iman dan Taqwa”.
”Oleh karena itu peran guru dalam pembangunan sangat strategis. Demikian pula para Tenaga ependidikan, yang membantu secara administrasi, baik sebagai operator, petugas kebersihan, pustakawan dan lain-lain, yang memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan,” ujar Gubernur Ansar Ahmad, dikutip dari siaran pers Diskominfo Pemprov Kepri.
Gubernur Ansar menyampaikan rasa terimakasih kepada para guru dan tekndik karena berkat peran sertanya kualitas pendidikan di Provinsi Kepri makin membaik ditandai dengan Indeks Pendidikan Tahun 2021 Provinsi Kepri menempati urutan ke-4 dari 34 Provinsi Se-Indonesia.
Dengan Angka Partisipasi Sekolah yang makin meningkat sebesar 0,14 persen, pada Tahun 2022 sebesar 84,54 persen dan Tahun 2021 84,40 persen.
Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau meningkat 0,19 Tahun. Dimana Tahun 2022 yaitu 10,37 Tahun dan Tahun 2021 sebesar 10,18 Tahun.
“Terimakasih atas peran bapak/Ibu selama ini karena turut mencerdaskan anak-anak di Kepri. Semoga pengorbanan bapak/ibu selama ini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT,” ucapnya.
Gaji Guru dan Tendik Honorer Naik
Sebagai wujud kepedulian terhadap guru dan tendik honorer, Gubernur Ansar mengungkapkan bahwa Asosiasi Pemerintah Provinsi terus mendorong usulan ke Pemerintah Pusat untuk mempertimbangkan kembali rencana penghapusan honorer.
Diusulkan juga kepada Kemenpan-RB dan BKN agar secara bertahap mengangkat guru honorer dan tendik honorer menjadi PPPK melalui seleksi.
Pemprov Kepri, lanjut Ansar, menambah alokasi anggaran Tahun 2023 berjumlah 3.347.500.000, untuk kenaikan honorarium guru dan tendik honorer, dengan hitungan kenaikan Rp100 ribu per orang/bulan.
“Semoga kenaikan honorarium ini dapat memacu bapak/ibu untuk semakin bersemangat menciptakan generasi terbaik Kepri dan semoga ke depannya status Bapak Ibu guru akan semakin baik, khususnya bagi yang belum mendapatkan status ASN PPPK,” ujar Ansar Ahmad. (jpnn/RS)
