Laode Mustamir Martosiswoyo.
BATAUGA- Pembangunan tiga rumah dinas unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan menuai polemik.
Selain dipertanyakan urgensinya, kini pembangunan proyek yang menelan APBD Kabupaten Beradat hingga miliaran rupiah itu harus diadendum selama 50 hari.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabuphaten Busel, Laode Mustamir Martosiswoyo menuturkan, pihaknya baru saja menyetujui perpanjangan masa kerja (adendum) untuk pekerjaan proyek pembangunan rumah dinas pimpinan DPRD Kabupaten Busel yang terletak di hutan APL bumi gajah Mada itu.
Namun demikian, pemberian adendum pekerjaan setelah pihaknya melakukan sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang dimungkinkan untuk diamini permohonan adendum oleh pihak ketiga itu.
“Ada tiga bangunan rumah dinas yang dikerjakan oleh tiga pengemban yang kami adendum. Kita beri pengampunan itu dengan konsekuensi pihak ketiga itu harus membayar denda keterlambatan sebesar seperseribu dari sisa pekerjaan,” tuturnya.
Kata dia, saat mengajukan adendum pihak kontraktor baru saja mampu melakukan pengerjaan proyek dengan volume 65 persen. Padahal kontrak tersebut berlangsung sejak Agustus hingga 28 Desember 2021.
“Sebenarnya kalau tidak ada masalah ganti rugi tanaman di lokasi pembangunan tiga rumah dinas pimpinan DPRD itu maka dimungkinkan pekerjaan itu selesai sesuai dengan waktu kontrak. Apalagi perseteruan ganti rugi tanaman itu menyita waktu hingga 2 bulan lamanya yang harus dianggarkan daerah pada pembahasan APBD Perubahan 2021,” tambahnya.
Dia bilang, meski akses masuk rumah dinas belum disentuh aspal, namun demikian pemilihan lokasi di hutan APL diyakini pihaknya akan menjadi magnet untuk kawasan pertumbuhan baru di bumi Beradat itu.
Pasalnya, dihamparan APL tersebut juga akan direncanakan pembangunan kantor Bupati Busel serta rencana pembangunan kantor Polres Busel dan Brimob bahkan kantor lembaga vertikal lainnya.
“Nanti disana akan ramai seperti di kawasan perkotaan Busel ini. Karena di sana semua perkantoran vertikal akan dibangun hamparan APL yang berdirinya rumah dinas unsur pimpinan DPRD Busel itu,” jelasnya
Saat ditanya apakah perumahan tersebut nantinya akan segera dihuni unsur pimpinan DPRD Busel, pihaknya belum dapat memastikan itu.
Pihaknya hanya menyediakan apa yang menjadi kebutuhan di daerah yang baru akan genap berusia 8 tahun itu.
“Kota belum tahu nanti akan difungsikan seperti apa. Apakah akan dihuni oleh unsur pimpinan DPRD Busel ataukah dialih fungsikan kami belum tahu itu. Yang pasti semua bergantung pemerintah daerah seperti apa nantinya,” tutupnya. (m2/b/aji)
