Ratusan Buruh TKBM Tunas Bangsa Mandiri
Rakyatsultra.com, KENDARI — Polemik Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang ada di Kendari Newport Pelabuhan Bungkutoko belum juga tuntas meskipun telah terbit putusan hasil biding dari Kementerian Koperasi pada Desember 2021 kemarin. Namun Lagi dan lagi, rencana kedatangan kapal asing MV Fabulous SW yang akan melakukan bongkar muat di pelabuhan Bungkutoko Kendari menjadi polemik baru antara TKBM Tunas Bangsa Mandiri (TBM) , KSOP Kelas II Kendari dan PT Pelindo Cabang Kendari.
Saat ditemui awak media, Sekertaris TKBM Tunas Bangsa Mandiri Syarifuddin meminta kepada KSOP Pelabuhan Bungkutoko Kendari untuk peduli dengan buruh di kawasan pelabuhan Bungkutoko dan mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum atau kelompok yang mengatasnamakan dirinya dari TKBM Koperasi Tunas Bangsa lantaran ingin melaksanakan kegiatan bongkar muat secara ilegal di Pelabuhan Bungkutoko dan Pelabuhan Petikemasi Newport Kendari
Menurut Syarifuddin Berdasarkan ketentuan SKB 2 Dirjen 1 Deputi Pasal 2 ayat (4), berbunyi, ‘Pada setiap pelabuhan dibentuk satu koperasi TKBM pelabuhan dan wajib mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan’.
Maka dengan itu, meminta kepada kepada KSOP Pelabuhan Bungkutoko Kendari untuk mengambil langkah tegas dalam rangka kelancaran arus bongkar muat di Pelabuhan Bungkutoko Kendari
“Sebagai pengurus yang sah, kami tidak mengakui adanya rapat itu, apalagi sampai memberikan rekomendasi kepada anggota sah untuk mengikuti rapat,”ujarnya saat konferensi pers, Jumat (14/01/2022).
Bagaimana tidak, kata Syarifuddin, pihak yang mengatasnamakan dari TKBM Koperasi Tunas Bangsa Mandiri tersebut adalah mereka yang sudah diberhentikan dari kepengurusan yang sah.
“Kami menilai bahwa rapat tersebut ilegal karena tidak sesuai dengan AD/ART Koperasi. Jadi, jangan semau – maunya saja. Apalagi sudah main klaim -mengklaim,”tegas dia.
Kapal Asing MV Fabulous SW, Saat melakukan Bongkar muat di Pelabuhan Peti Kemas Newport Kendari
Lebih lanjut Syarifuddin sampaikan, tidak bijak bila kepala KSOP pelabuhan Bungkutoko mengalihkan bongkar muat di pelabuhan bungkutoko ke New Port Kendari milik Pelindo. Pasalnya, Pelindo hanya sebagai PBM dan tidak memiliki TKBM dari koperasi pelabuhan terdekat
Lanjut Syarifuddin menegaskan, PBM manapun yang melaksanakan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan New Port Kendari wajib menggunakan TKBM dari Koperasi TKBM.
Syarifuddin Gubernur Sultra Ali Mazi segera mengambil sikap, akan berdampak terciptanya banyak pengangguran di Kawasan Pelabuhan Bungkutoko
” Kami Harap Gubernur Ali Mazi seger bertindak, Itu sesuai dengan penegasan dalam Peraturan Menteri nomor 152 tahun 2016 pasal 3 ayat (1) tentang Kegiatan Bongkar Muat,” Pungkasnya
Guna memberikan Informasi kepada masyarakat secara luas, dan agar tidak menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan. Awak media Rakyatsultra.com, mencoba melakukan Konfirmasi kepada Pihak Pelindo Cabang Kendari namun Manager Pelindo Kendari Suparman, belum bisa memberikan klarifikasi terkait hal itu.
Sementara itu Kepala KSOP Kelas II Kendari, Letkol Marinir Agus Winartono mengatakan pelabuhan Bungkutoko merupakan pelabuhan milik Negara, milik masyarakat banyak. Olehnya itu, kebijakan yang diambil oleh KSOP Kelas II Kendari guna menjaga situasi aman di Pelabuhan Bungkutoko. Pasalnya, Kata Agus, biaya pengamanan di Pelabuhan Bungkutoko tidak sedikit dan KSOP Kelas II Kendari tidak ada biaya terkait itu.
“ Meskipun ada pengamanan dari pihak Kepolisian, Saya tidak mau objek vital negara terjadi gangguan keamanan. Polisi juga sudah tahu masalah itu. memang sampai kapan Polisi mengamankan disitu, terus Polisi ngamankan jumlahnya puluhan itu, yang ngasih makan siapa?, honornya darimana?, Ngawur ajaa,” ketusnya
Lanjut agus pihaknya masih menunggu putusan dari Instansi terkait yakni Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Tenggara, “ jadi masalah Sah (legal)-nya itu bukan urusan saya, yang jelasnya saya tidak mau terjadi keributan di pelabuhan. Kami masih menunggu putusan dari instansi terkait, itu aja,” tandasnya. (p2)
