JAKARTA – Wajah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) kembali tercoreng di panggung nasional. Bupati terpilih periode 2024–2029, Abdul Azis (ABZ), resmi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) senilai Rp126,3 miliar.
Ironisnya, ini bukan pertama kali Koltim “menolak” bupati. Dalam empat tahun terakhir, dua bupati definitif justru tertangkap tangan KPK, bahkan sebelum menuntaskan setengah masa jabatan. Jika dulu Andi Merya terjerat kasus korupsi hanya tiga bulan setelah dilantik, kini Abdul Azis menyusul, bahkan baru lima bulan duduk di kursi bupati.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi persnya mengungkapkan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
“Pembangunan RSUD di Kolaka Timur dengan nilai Rp126,3 miliar adalah program prioritas nasional dan bersifat mendesak. Tapi proyek ini malah dijadikan bancakan korupsi,” tegas Asep di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025) dini hari.
Selain Abdul Azis, empat orang lainnya ikut menjadi tersangka yakni, Andi Lukman Hakim (ALH) PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD, Ageng Dermanto (AGD) PPK proyek pembangunan RSUD Koltim, kemudian Deddy Karnady (DK) Pihak swasta, PT PCP dan Arif Rahman (AR) Pihak swasta, KSO PT PCP.
KPK menahan para tersangka untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Abdul Azis sendiri diciduk di Makassar setelah menghadiri Rakernas Partai NasDem. OTT digelar serentak di tiga lokasi: Sulawesi Tenggara, Jakarta, dan Sulawesi Selatan, terkait dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan RSUD.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi Kolaka Timur. Bagaimana tidak, alih-alih menghadirkan layanan kesehatan yang layak bagi rakyat, justru dana ratusan miliar untuk rumah sakit malah dirampok oleh pejabat dan kroninya.cr2/rs
