Palu- – Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI mendorong penguatan ekosistem kakao di Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui program Holding UMKM sebagai langkah membangun kemitraan bisnis UMKM berbasis klaster dari hulu hingga hilir.
“Program Holding UMKM ini adalah ekosistem kemitraan bisnis UMKM berbasis klaster. Salah satu sektor yang kami fokuskan adalah sektor pangan, khususnya komoditas kakao,” kata Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman di Sigi, Sulteng, Selasa.
Ia mengatakan Sulawesi Tengah merupakan salah satu penghasil kakao terbesar di Indonesia. Untuk itu, potensi yang ada harus dikelola secara terintegrasi, mulai dari hulu hingga ke hilir.
Kakao dipilih sebagai prioritas karena memiliki potensi ekspor yang besar, katanya, menjelaskan.
Berdasarkan data Bank Indonesia, Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi penghasil kakao terbesar di Indonesia.
Indonesia memproduksi sekitar 641 ribu ton kakao per tahun, dengan 146 ribu ton berasal dari Sulawesi Tengah.
Menurut Bagus, salah satu tantangan utama dalam pengembangan kakao saat ini adalah usia tanaman yang sudah tua.
Oleh karena itu, katanya, diperlukan replanting atau peremajaan, intensifikasi, dan ekstensifikasi, yang membutuhkan sinergi antarlembaga.
Lebih lanjut, ia mengatakan dalam membangun ekosistem tersebut, Kementerian UMKM bersinergi dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulteng, Badan Bank Tanah, Pemerintah Provinsi Sulteng, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Menurut dia, kolaborasi tersebut bertujuan untuk memastikan tersedianya lahan, petani, kelembagaan, serta akses pasar dan pembiayaan.
“Kolaborasi antara Badan Bank Tanah, Bank Indonesia dan juga pemerintah daerah sangat penting untuk membangun kembali kejayaan kakao di Sulawesi Tengah, karena daerah ini merupakan salah satu penghasil kakao terbesar di Indonesia dan kontribusinya juga cukup besar,” ujar dia.
Ia juga mengatakan pentingnya mengembalikan lahan-lahan potensial kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara produktif, dengan dukungan kelembagaan yang diperkuat.
Kementerian UMKM, katanya, akan hadir dengan berbagai intervensi, termasuk penguatan koperasi dan kelompok tani (poktan), agar kelembagaan di sektor kakao semakin kuat dan masyarakat bisa mengelola lahan sesuai potensinya.
Ia mengatakan upaya tersebut diharapkan dapat menjadi contoh dalam membangun ekosistem bisnis kakao yang kuat.
“Intinya bagaimana lahan itu kembali ke masyarakat, dan dimanfaatkan secara produktif. Kalau kita ingin kemandirian, budidaya kakao harus kita lakukan sendiri, dan itu membutuhkan lahan,” katanya. RS
