JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), memberikan sorotan tajam kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sorotan itu diakibatkan kebijakan PPATK yang memblokir 28 juta rekening dormant yang tidak aktif digunakan dalam jangka waktu tertentu.
Ahmad Sahroni Wakil Ketua Komisi III menilai, langkah PPATK untuk membuka kembali blokir tersebut sudah tepat. Dia meminta PPATK supaya lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan.
“Saya mengapresiasi PPATK yang cepat merevisi kebijakannya, sadar bahwa ada keleliruan. Dan memang harus seperti ini, ini menunjukkan institusi responsif usai mendengar masukan dan keresahan publik,” kata Sahroni, Senin (4/8).
Kata dia, kebijakan pemerintah tidak boleh menyusahkan rakyat. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian sebelum mengumumkan kebijakan kepada publik.
“Ke depan, sebagai mitra kerja saya harap PPATK bisa lebih berhati-hati dalam mengambil langkah, apalagi menyangkut aliran keuangan yang sifatnya sensitif bagi setiap orang. Jangan lah pokoknya kita menyusahkan rakyat,” imbuhnya.
Politikus Partai NasDem itu meminta PPATK memprioritaskan kenyamanan masyarakat. Terutama masyarakat di daerah yang tidak begitu terbiasa dengan perbankan.
“Walaupun tujuannya baik untuk mencegah kejahatan keuangan, tetapi tetap saja, jangan sampai kebijakannya justru jadi merepotkan masyarakat. Apalagi ingat, pengguna rekening bank di Indonesia beragam. Ada lansia, ada masyarakat pedesaan, bahkan ada yang belum cukup teredukasi soal transaksi perbankan,” kata Sahroni.
“Mereka bisa bingung dan panik jika rekening tiba-tiba tidak bisa digunakan. Mau melapor bingung harus ke mana, tidak ada yang membantu dan menjangkau mereka. Hal seperti ini yang harus dipertimbangkan,” pungkasnya. RS
