UNAAHA – Bupati Konawe, Yusran Akbar, ST., menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang bersih dan transparan dengan menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tenggara yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Sultra, baru baru ini.
Rapat ini menjadi wadah penting memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam mendorong pencegahan korupsi yang menyeluruh, terstruktur, dan berkelanjutan.
Acara dibuka oleh Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, didampingi Wakil Gubernur Ir. Hugua, Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, serta Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala. Hadir pula para kepala daerah, Forkopimda, ketua DPRD, sekretaris daerah, dan inspektur kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Oleh sebab itu, pemberantasannya harus dilakukan secara komprehensif dan konsisten.
Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, mendorong terjalinnya komunikasi intens antar lembaga pemerintahan. Ia mengibaratkan KPK dan aparat hukum sebagai pihak yang “memberikan resep dan dosis obat” agar tata kelola keuangan daerah berjalan sehat dan sesuai aturan.
Bupati Konawe, Yusran Akbar, menyampaikan bahwa Pemkab Konawe terus memperkuat digitalisasi pelayanan publik serta pengawasan internal sebagai langkah konkret mencegah praktik korupsi.
“Kami mendukung penuh program pencegahan korupsi terintegrasi ini. Dengan kolaborasi dan keterbukaan informasi, kita bisa membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat secara adil,” tegas Yusran.
Sebagai bentuk keseriusan, rapat koordinasi ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara kepala daerah dan KPK untuk menjalankan aksi pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2025 di Sulawesi Tenggara.
Langkah ini diharapkan menjadi titik tolak memperkuat integritas pemerintahan daerah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah Sultra.RS
