Puncak pelaksanaan haji saat para jamaah berada di Padang Arafah, Aarab Saudi.

  • Bagikan

TANGERANG – Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa Kementerian Agama siap menyerahkan sepenuhnya urusan penyelenggaraan haji kepada Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Perubahan besar ini diproyeksikan mulai berlaku tahun depan.

Pernyataan tersebut disampaikan Nasaruddin usai menghadiri Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025 di Tangerang, Senin (28/7/2025). Ia menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran ibadah haji tahun ini, meski diwarnai sejumlah tantangan.

“Alhamdulillah teman-teman sangat sigap untuk mengatasi ini. Penilaian Saudi Arabia juga memang di awal ada kekhawatiran tapi alhamdulillah berujung dengan sebuah kepuasan bahwa di masa memang ada persoalan, tapi begitu evaluasi pertengahan sampai akhir bisa selesai semua,” ujar Nasaruddin.
Dalam evaluasi tersebut, dibahas pula sejumlah kebijakan baru yang diterapkan baik di Indonesia maupun Arab Saudi. Di antaranya adalah penggunaan delapan syarikah, penambahan maskapai yang melayani jemaah, serta sejumlah regulasi baru yang menyesuaikan dengan dinamika penyelenggaraan haji.

Menag menegaskan bahwa pihaknya mengikuti sepenuhnya arahan Presiden terkait pembentukan BPH. Begitu aturan perundang-undangan rampung, Kemenag akan secara resmi menyerahkan kewenangan tersebut.

“Insyaallah kalau peraturan perundang-undangan sudah menghendaki demikian, mau tidak mau wajib hukumnya Kementerian Agama untuk menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan ibadah haji itu kepada BPH yang baru dibentuk Bapak Presiden,” ujarnya.

Nasaruddin memandang transisi ini sebagai momentum yang positif. Ia menyebut peralihan ini justru memberi ruang bagi Kemenag untuk lebih fokus dalam mengurus berbagai bidang penting lainnya di luar haji.

“Tentu ada hikmahnya bagi Kementerian Agama bisa lebih berkonsentrasi ke urusan yang lain karena kita punya banyak Direktorat Jenderal, ada Pendidikan Islam, ada Bimas Agama Islam, Bimas Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada juga Litbang, ada Itjen, terutama menyangkut masalah pesantren dan perguruan tinggi Islam. Banyak sekali pekerjaan di Kementerian Agama yang membutuhkan konsentrasi,” jelasnya.

Ia berharap ke depan, layanan haji bisa semakin baik di bawah naungan BPH. Kemenag sendiri telah menjalankan tugas itu selama puluhan tahun dan merasa bangga bisa menjadi bagian dari sejarah penyelenggaraan haji nasional.

“Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji di bawah BPH nantinya insyaallah nanti betul-betul seperti yang diobsesikan bersama, jemaah haji akan merasa lebih baik,” tutup Nasaruddin. RS

  • Bagikan

Exit mobile version