Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan Indonesia tidak lagi mengekspor mineral mentah, sebagaimana yang termaktub dalam UU Nomor 3 Tahun 2020.
“Kita tidak lagi hanya mengekspor barang mentah, mineral-mineral mentah. Ada nilai tambah dari sana,” ucap Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia di Jakarta, Rabu.
Keseriusan pemerintah dalam menjalankan program hilirisasi tergambar dari penyerahan dokumen pra-studi kelayakan 18 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Nilai investasi dari 18 proyek tersebut mencapai 38,63 miliar dolar AS atau sekitar Rp618,13 triliun.
“Ada 18 proyek hilirisasi di sana, yang kami serahkan ke daerah-daerah. Akan dieksekusi oleh daerah-daerah,” kata Anggi.
Anggi juga menyampaikan bahwa secara keseluruhan, 18 proyek ini berpotensi menciptakan 276.636 lapangan kerja langsung dan tidak langsung.
“Intinya, pemerintah tidak hanya sekadar bicara, wacana, tetapi mulai melakukan eksekusi, terutama untuk hilirisasi tadi,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia menyerahkan dokumen pra-studi kelayakan 18 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Setelah menerima dokumen tersebut, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani menyatakan akan segera menindaklanjuti dokumen pra-studi kelayakan 18 proyek hilirisasi.
Ia juga berupaya agar 18 proyek tersebut nantinya dapat menghasilkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat, sebab investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan merupakan tugas utama dari Danantara.
“Dari total 18 proyek yang kurang lebih nilainya Rp618 triliun itu akan menghasilkan lapangan pekerjaan untuk lebih dari 270 ribu orang,” kata dia. RS
