KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), bersama sejumlah bupati dan walikota se-Sultra menggelar audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Wisma Mandiri II Jakarta, baru-baru ini.
Pertemuan ini membahas strategi mengatasi backlog perumahan di Sultra melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan perbankan, dalam rangka mendukung percepatan program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menyampaikan kondisi backlog perumahan di Sultra, dan secara spesifik menekankan pemukiman di kawasan pesisir.
“Masyarakat pesisir harus memiliki rumah layak huni demi masa depan yang lebih baik, tidak sekadar memperbaiki fisik bangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Maruarar Sirait mengungkapkan, Indonesia masih menghadapi kekurangan perumahan, setidaknya backlog tiga juta unit. Untuk mendorong percepatan itu, salah satu solusi utama yang ditawarkan Menteri Maruarar adalah optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor pertambangan.
Ia mencontohkan keberhasilan program CSR perusahaan seperti Berau Coal, Harum Energi, dan Astra yang telah membangun ribuan rumah tanpa mengandalkan anggaran pemerintah.
“Sultra memiliki banyak perusahaan tambang yang bisa berkontribusi melalui CSR untuk pembangunan rumah baru atau renovasi permukiman kumuh,” ujarnya.
Selain CSR, Kementerian PUPR juga mendorong sinergi dengan perbankan, termasuk BTN dan BP TAPERA, untuk memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan suku bunga hanya 5%.
Heru Nugroho, perwakilan BP TAPERA, memperkenalkan platform Sikumbang (sikumbang.tapera.go.id) yang memudahkan proses verifikasi rumah secara digital.
“Developer mengunggah data rumah, bank memverifikasi, dan calon pembeli bisa memilih rumah dengan mengunggah foto dan KTP,” jelas Heru. RS
