KOLAKA UTARA – Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kolaka Utara (Kolut), H Muhammad Idrus S Sos M Si, resmi menjabat Pelaksana Sementara (Pls) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolut.
Prosesi penunjukan Muhammad Idrus sebagai Pls Sekda Kolut dipimpin langsung Bupati Kolut, Drs H Nur Rahman Umar SH MH, di aula lantai tiga, Kantor Bupati Kolut, Rabu (9/7). Dihadiri unsur pimpinan OPD lingkup Pemkab Kolut.
Pergantian pejabat Sekda Kolut tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kolut Nomor 800.1.3/99/2025, sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati Kolut Nomor 800.1.3.3/278/2025, tanggal 7 Juli 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (PTP).
Sementara itu, Dr Taupiq S SP MM, yang sebelumnya menjabat Sekda Kolut, kini mendapat tugas baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Bupati Nur Rahman Umar menyampaikan, rotasi jabatan ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja tahunan terhadap pejabat PTP, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), kemudian direkomendasikan oleh Gubernur Sultra dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Surat Nomor 100.2.2.6/3638/SJ tertanggal 4 Juli 2025.
“Prosesnya panjang, mulai dari uji kompetensi, lalu hasilnya ke pusat melalui BKN, Gubernur keluarkan rekomendasi, dan Mendagri menerbitkan persetujuan,” ujar Nur Rahman, saat memimpin Rapat Evaluasi Penyerahan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan II Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7).
Nur Rahman berpesan, agar Plt Sekda yang baru saja di tunjuk segera bekerja efektif, khususnya dalam percepatan realisasi APBD, serta memperkuat koordinasi antar OPD.
“Sebagai Kepala Sekretariat Daerah, Plt Sekda bertanggung jawab penuh terhadap administrasi pemerintahan dan pelaporan kepada saya selaku kepala daerah. Ini tugas berat yang harus segera ditangani,” tegas Nur Rahman.
Ia menambahkan, pergantian ini juga merupakan bagian dari penyegaran birokrasi sambil menunggu hasil akhir uji kompetensi Jabatan definitif.
“Harapan kita, birokrasi lebih profesional, pelayanan publik meningkat, dan Kolaka Utara menjadi daerah yang Madani, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan,” tandasnya. RS
r
