UNAAHA – Memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional, Bupati Konawe Yusran Akbar secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) dan Bendahara, yang digelar di Aula BKPSDM Kabupaten Konawe, Selasa (1/7).
Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Konawe, Kepala BPKAD, serta diikuti oleh bendahara dari 48 OPD, 28 kecamatan, dan 29 puskesmas. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah sebagai bentuk komitmen Pemda Konawe terhadap penguatan sistem pengelolaan keuangan yang efisien dan sesuai regulasi.
“Pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga soal integritas, ketertiban administrasi, serta kepatuhan terhadap aturan. PPK dan bendahara adalah garda terdepan dalam menjaga kredibilitas keuangan daerah,” tegas Bupati Yusran dalam sambutannya.
Bupati Yusran juga menekankan bahwa kegiatan ini bukan sebatas formalitas, melainkan bagian penting dari evaluasi dan penguatan kapasitas aparatur daerah.
“Saya berharap seluruh peserta mengikuti bimtek ini secara serius dan menyerap ilmu yang disampaikan. Kita ingin keuangan daerah dikelola secara profesional dan berdampak langsung terhadap pembangunan,” tandasnya.
Melalui Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Konawe berharap tercipta sinergi yang kuat antara sistem, SDM, dan komitmen untuk menjalankan pengelolaan APBD yang efisien, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Kepala Inspektorat Konawe, Apono, dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan utama bimtek ini adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pengelola keuangan agar mampu mewujudkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap proses keuangan daerah.
Selama dua hari, para peserta akan menerima materi dari para narasumber profesional, di antaranya, KPPN Kendari dari Kemenkeu RI tentang Penatausahaan, Pelaporan Keuangan, dan Mitigasi Risiko.
Selanjutnya, Sekda Konawe mengenai Akuntabilitas Keuangan dan Strategi Meraih Opini WTP. UKPJ Kabupaten Konawe tentang Penyajian Laporan Keuangan, Aset, Kewajiban, dan Perubahan Kebijakan Berdasarkan PSAP. RS
