KENDARI – Inspektorat Kota Kendari menggelar terobosan penting dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi melalui “Klinik Pelatihan Evaluasi Reformasi Birokrasi”, Selasa (1/7), diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kendari. Inisiatif ini menandai langkah strategis Pemkot Kendari dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang nyata.
Asisten III Sekretariat Daerah Kota Kendari, Imran Ismail, secara resmi membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya, dirinya menekankan urgensi kegiatan ini sebagai fondasi untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif dan melayani.
“Kegiatan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan fokus pada pelayanan publik yang berdampak nyata,” ucapnya.
Dirinya juga menyoroti peran krusial Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendorong perubahan.
“Transformasi birokrasi tidak cukup dengan instruksi dari atas, tetapi membutuhkan keterlibatan langsung para pelaksana kebijakan di lapangan.” ujar Imran
Imran berharap klinik ini dapat menjadi pemicu semangat.
“Saya berharap kegiatan ini menjadi pemantik semangat untuk mempercepat reformasi birokrasi, tidak hanya demi angka evaluasi, tapi agar benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau,” imbuhnya.
Sementara itu, Inspektur Kota Kendari, Sri Yusnita, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang lebih dari sekadar kegiatan seremonial.
“Klinik evaluasi ini adalah ruang pembelajaran bersama, di mana peserta dapat memahami indikator hasil reformasi birokrasi serta menyelaraskan pelaksanaannya dengan nilai-nilai dasar ASN dan kebijakan nasional,” jelasnya.
Dirinya juga menegaskan pergeseran paradigma dalam penilaian reformasi birokrasi.
“Penilaian reformasi birokrasi kini tidak lagi berbasis pada kelengkapan dokumen administratif, melainkan fokus pada hasil yang nyata dirasakan masyarakat.” jelas Sri Yusnita.
Kegiatan ini merupakan respons proaktif Pemkot Kendari terhadap dinamika kebijakan terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang menitikberatkan pada dampak reformasi terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Dalam konteks ini, sinergi lintas unit kerja terus didorong sebagai fondasi utama keberhasilan reformasi birokrasi.
“Semoga kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen, meningkatkan kompetensi, dan mempercepat perubahan menuju birokrasi yang lebih adaptif, melayani, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Sri Yusnita.
Diharapkan, hasil pelatihan ini akan diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja di setiap perangkat daerah. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa kebijakan reformasi birokrasi tidak hanya berhenti di tingkat konseptual, melainkan benar-benar menjadi budaya kerja yang melekat di seluruh jajaran Pemerintah Kota Kendari. RS
