Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr (HC) Andap Budhi Revianto, SIK MH menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB) bertempat di Pullman Hotel Bandung, Rabu (24/04/24).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin ini diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan mengusung tema “Pengembangan Teknologi dan Inovasi Dalam Penanggulangan Bencana”.
Turut hadir pada kegiatan ini Duta Besar Swiss untuk Republik Indonesia, Timor Leste, dan negara-negara ASEAN, Menko PMK, Kepala BNPB, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Kepala BRIN, Gubernur/Pj Gubernur se-Indonesia, Pimti Madya dan Pratama Kementerian/Lembaga, para Bupati/Walikota, serta para Kepala Pelaksana BPBD Provinsi dan Kab/Kota, akademisi, dan perwakilan badan usaha serta para pejabat terkait.
“Saat ini, penanggulangan bencana di Indonesia masih secara tradisional dan konvensional. Hal inilah yang mendasari kami untuk terus berupaya melakukan pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana. Selanjutnya kami tuangkan dalam tema tahun ini,” ujar Kepala BNPB Suharyanto saat mengawali laporannya.
Selanjutnya, Suharyanto memaparkan data kejadian bencana serta dampak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023.
“Pada 2023 lalu, terjadi kenaikan bencana sebesar 52%. Tapi, data statistik bencana menunjukkan kerusakan perumahan, kantor, Fasum, Fasos mengalami penurunan, dimana pada tahun 2021 pada angka 164.272 saat ini 35.933. Data lainnya yakni korban yang wafat juga alami penurunan sebesar 26%,” paparnya.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kondisi geografis dan geologis yang rawan bencana. Pada tahun 2023, tercatat 5.400 kejadian bencana yang didominasi bencana hidrometeorologi.
“Untuk itu, dirasa penting upaya penanggulangan bencana yang cermat dan inovatif serta langkah dan rencana tanggap darurat yang mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat didukung oleh komitmen dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan akan menurunkan indeks risiko bencana tingkat tinggi yang masih dialami sejumlah daerah,” kata Wapres.
Wapres juga menekankan penurunan risiko bencana merupakan indikator kinerja seorang kepala daerah. Para kepala daerah diminta memperhatikan mitigasi dampak bencana di wilayahnya masing-masing.
“Dengan memperhatikan mitigasi bencana di daerah akan turut memastikan terwujudnya kecukupan pangan, pendidikan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Wapres.
Selain itu, dia menekankan penanggulangan bencana yang preventif, penyelamatan dan rehabilitatif, serta pentingnya kolaborasi bersama lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dan berkelanjutan. Wakil Presiden mendorong pengembangan teknologi dan inovasi penanggulangan bencana agar terus dikembangkan berbasis data yang valid untuk efektivitas dan efisiensi aksi dini kesiap-siagaan menghadapi bencana, sehingga harapannya akan terwujud penanggulangan bencana yang responsif dan adaptif serta masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.
Lebih lanjut, Wakil Presiden memberikan arahan kepada para peserta, yakni:
– Pertama, kembangkan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi;
– Kedua, lakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid;
– Ketiga, perkuat pelayanan kebencanaan;
– Keempat, terapkan kebijakan dan upaya pemulihan pascabencana;
*Kelima*, susun dan rencanakan pembiayaan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih.
Pj Gubernur Sultra di tempat yang sama mengatakan akan segera menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan yang disampaikan oleh Wakil Presiden RI serta narasumber lainnya.
“Kami akan tindak lanjuti arahan Bapak Presiden, serta instruksi Bapak Wakil Presiden dan materi dari narasumber. Hal ini sebagai komitmen kami untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang aman dan kondusif, serta lebih baik dari waktu ke waktu dalam memitigasi bencana seperti akurasi dalam identifikasi risiko bencana, kecepatan penyampaian peringatan dini, edukasi kepada masyarakat dan langkah lainnya,” tegas Pj Gubernur.
Sebelumnya, Pj. Gubernur Sultra telah menginisiasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Antisipasi Potensi Bencana guna mewujudkan Sultra yang aman dan kondusif. Kegiatan saat itu diilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (01/02/24). (ADV)
