ANDOOLO – Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar Rapat Koordinasi TPID di Hotel Wonua Monapa, Kecamatan Ranomeeto, Sabtu (7/10).
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat (Setda) Konawe Selatan, Roslina Ilyas SP M.Si menjelaskan penyelenggaraan rapat koordinasi ini tujuannya agar terbentuk kesepahaman dalam melaksanakan langkah-langkah pengendalian inflasi dari stakeholder yang berada di daerah.
“Rakor TPID Konsel mengusung tema atau semangat memperkuat sinergitas, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan daya saing daerah menuju Desa Maju Konsel Hebat,” ungkap Roslina yang merupakan ketua panitia pelaksana kegiatan Rakor tersebut.
Rakor tersebut dibuka langsung Bupati Konawe Selatan, H Surunuddin Dangga didampingi Wakil Bupati Konawe Selatan, Rasyid, dan Sekda Hj St Chadidjah. Diikuti pula jajaran Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan jajaran Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
Menghadirkan pembicara dari Kantor Perwakilan BI, Perum Bulog Divre Sultra, BMKG Sultra, dan Polres Konsel, BPS Konsel.
Sementara itu Bupati Konawe Selatan, H Surunuddin Dangga mengungkapkan penting dilakukan sinkronisasi dan koordinasi lintas stakeholder dalam menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.
“Pengendalian inflasi dilakukan dengan pendekatan, strategi 4 K yaitu keterjangkauan harga melalui gerakan pasar murah, dan bantuan bahan pokok. Lalu ketersediaan pasokan melalui operasi pasar atau sidak pasar, kemudian strategi kelancaran distribusi, dan strategi komunikasi efektif,” jelas Konsel-1 itu.
Strategi itu terbukti berbuah manis. Konsel mendapat apresiasi yang sangat baik dari Pemerintah Pusat yakni mendapatkan dana insentif fiskal miliaran rupiah.
Lebih lanjut ia mengingatkan saat ini sebagian besar daerah di tanah air, termasuk di Kabupaten Konawe Selatan sedang menghadapi gejala el nino. Oleh karena itu, lanjutnya, melalui Rapat Koordinasi TPID ini sinergitas program antar pemangku kepentingan semakin kuat.
“Kami berharap seluruh kepala desa, lurah dan camat agar selalu memantau dan melaporkan secara berjenjang kondisi wilayahnya. Termasuk seluruh OPD agar melaksanakan langkah-langkah penanganan yang lebih cepat, tepat dan terukur,” tutupnya.(RS)
