KENDARI – Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu menargetkan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Kendari pada tahun 2023 mencapai angka 95 persen. Hal tersebut ditegaskan pada pertemuan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dengan BPJS Kesehatan Cabang Kendari di ruang kerja Walikota Kendari, Senin (22/5).
Berdasarkan data per tanggal 1 Mei 2023 bahwa dari total 344.281 jiwa penduduk Kota Kendari, jumlah kepesertaan Program JKN adalah sebesar 319.765 jiwa atau sejumlah 92 persen. Untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC) yakni minimal 95 persen penduduk telah terdaftar pada Program JKN. Maka masih terdapat kekurangan peserta sebesar 7.300 jiwa.
Asmawa menyampaikan bahwa untuk mencapai UHC tersebut, Pemerintah Kota Kendari telah menyusun strategi untuk dapat meningkatkan cakupan kepesertaan Program JKN di Kota Kendari. Diantaranya adalah pengusulan masyarakat yang memenuhi syarat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Dinas Sosial, optimalisasi pendaftaran pekerja oleh pemberi kerja, serta relokasi Anggaran APBD untuk penambahan jumlah peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda yang menjadi tanggungan daerah.
“Pemerintah Kota Kendari tentunya terus berupaya agar cakupan kepesertaan Program JKN di Kota Kendari mencapai UHC. Insyaallah hal ini bisa kita capai pada tahun 2023 ini, kita sudah memetakan beberapa strategi untuk mencapai hal tersebut. Seperti usulan masyarakat yang memenuhi syarat pada DTKS untuk diajukan ke Kementerian Sosial, optimalisasi pendaftaran tenaga kerja belum terdaftar oleh pemberi kerja, serta akan dilakukan peninjauan kemungkinan relokasi APBD untuk mendaftarkan masyarakat yang belum terakomodir sebagai peserta tanggungan pemerintah pusat,” beber Asmawa.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Rinaldi Wibisono menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kendari yang terus berupaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan Program JKN hingga mencapai UHC. Ia juga mengaku selalu siap dan akan proaktif untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Kendari dalam upaya percepatan UHC di Kota Kendari.
“Hari ini kami kembali bertemu langsung dengan Walikota Kendari untuk melaporkan progress penyelenggaraan Program JKN di Wilayah Kota Kendari. Salah satu hal yang menjadi pembahasan utama yakni cakupan kepesertaan. Komunikasi dan koordinasi seperti hari ini tentu sangat bermanfaat karena walikota selaku pemimpin daerah dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan program di wilayahnya,” ujar Rinaldi.
Terkait dengan upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam membantu meningkatkan cakupan kepesertaan di Kota Kendari, Rinaldi menyatakan bahwa selain koordinasi seperti yang dilakukannya hari ini bersama dengan Pemerintah Kota Kendari. Pihaknya juga terus melakukan canvassing kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk memastikan bahwa tenaga kerja beserta anggota keluarganya telah didaftarkan oleh pemberi kerja.
Selain itu, pihaknya juga rutin melakukan Mobile Customer Service (MCS) di Kantor Kelurahan untuk memberikan pelayanan administrasi serta sosialisasi pentingnya Program JKN pada masyarakat khususnya yang belum terdaftar.
“Kami juga terus melakukan canvassing di perusahaan-perusahaan swasta untuk menyampaikan kewajiban pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya. Kegiatan MCS juga rutin kami lakukan, selain untuk mendekatkan layanan administrasi kepada masyarakat juga untuk menjaring masyarakat yang belum terdaftar,” lanjut Rinaldi.
Hadir pada pertemuan tersebut pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kota Kendari seperti Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD Kota Kendari. Selain itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari didampingi oleh Kepala Bagian Kepesertaan serta Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan.RS
