JAKARTA – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengaku tidak tahu tentang upaya peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi yang dia ajukan soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Adapun soal upaya PK dari kubu Moeldoko ini sebelumnya diungkap oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
AHY sebelumnya menyebut KSP Moeldoko dan dokter hewan Jhonny Allen Marbun mengajukan PK terhadap putusan kasasi yang menolak gugatan Moeldoko dkk lewat putusan Nomor 487/K/TUN 2022 pada 29 September 2022.
“Ora ngerti (tidak mengerti) aku urusannya,” ujar Moeldoko ditanya soal PK tersebut di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Senin (3/4).
Sebelumnya AHY juga mengatakan Moeldoko dkk mengajukan empat novum atau bukti baru.
AHY pun menyatakan siap melawan karena keempat novum tersebut sudah jadi bukti dalam sidang PTUN Jakarta dengan perkara Nomor 150/G/2021 pada 23 November 2021.
“Terserah saja,” jawab Moeldoko menanggapi perlawanan dari AHY.
MA telah menolak kasasi yang diajukan Moeldoko dalam kasus KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 2021 lalu.
“Tolak kasasi,” demikian bunyi amar putusan MA dalam laman resminya.
Perkara yang diajukan oleh Moeldoko tersebut teregistrasi Nomor 487/K/TUN/2022 dengan termohon menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Perkara itu telah diputus majelis hakim yang diketuai Irfan Fachruddin dengan anggota Yodi Martono Wahyunadi dan Sudaryono.
Kisruh antara Moeldoko dengan Partai Demokrat berawal saat mantan panglima TNI itu dinyatakan terpilih menjadi ketua umum dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, awal 2021.
KLB itu digelar oleh sejumlah kader Partai Demokrat yang dipecat dan dituduh terlibat dalam kudeta. Tujuan dari pengambilalihan kepengurusan partai itu disebut untuk kepentingan Pilpres 2024.
AHY pun langsung mengumumkan adanya upaya kudeta partai yang dilakukan Moeldoko. Kedua kubu lantas mengajukan sengketa tersebut ke jalur hukum.(JPNN/RS)
