LOMBOK TENGAH – Sebanyak 85 sekolah mengalami kerusakan di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kerusakan itu pun sangat bervariatif, mulai dari ringan, sedang bahkan sampai kerusakan berat, hampir roboh juga ada.
Mirisnya, sekolah tersebut sudah rusak sejak terjadi gempa di Pulau Lombok pada tahun 2019 silam.
Hanya saja, sampai dengan saat ini belum ada gerak-gerik Pemkab melalui Dinas Pendidikan untuk memperbaiki sekolah tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah M. Tauhid berharap kepada Pemerintah Kabupaten untuk mencari langkah strategis agar gedung sekolah yang rusak itu segera diperbaiki.
Tauhid menyampaikan hal ini saat menghadiri diskusi publik terkait rancangan percepatan pembangunan Lombok Tengah di Kantor Bupati Lombok Tengah pada Kamis (23/2).
“Itu yang harus jadi perhatian pemerintah daerah. Kalau tidak bisa memperbaiki 85 (semuanya), minimal dalam setahun berapa yang bisa diperbaiki,” kata Tauhid.
Tauhid melihat sejauh ini Pemkab tidak tampak serius melihat persoalan ini.
Oleh sebab itu, pihaknya dengan tegas meminta agar hal itu diprioritaskan.
Politikus Partai Gerindra itu pun membeberkan bahwa sekarang dana pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD diprioritaskan untuk kesehatan dan pendidikan.
Dengan begitu, dia yakin langkah itu mampu menuntaskan perbaikan puluhan gedung sekolah rusak itu walaupun tidak harus berkala.
“Sebenarnya bisa tetapi karena terkait perbaikan ini kan butuh dana yang sangat besar,” ucapnya.
Tauhid menjelaskan pihaknya akan duduk bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar hal ini dapat dibicarakan serius.
Setidaknya kebutuhan biaya renovasi sejumlah gedung sekolah rusak itu dapat digambarkan.
Sementara dana Pokir setiap anggota DPRD kata Tauhid, hanya mampu untuk mengerjakan kerusakan kecil.
“Yang jelas kami dari DPRD Lombok Tengah pasti mendukung karena kebutuhan dasar masyarakat,” paparnya.
Sebetulnya, kata dia, soal banyaknya sekolah yang rusak ini bukan hal yang baru di Lombok Tengah. Namun pemerintah tampak tidak serius untuk mengatasi.
“Makanya, tadi dengan Wabub saya sudah diskusikan agar pada tahun 2023 dan 2024 ini dapat dikerjakan,” pungkas Tauhid.(jpnn/RS)
