JAYAPURA – Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Papua mencatat 76 persen Orang Asli Papua (OAP) di wilayah itu sudah terlayani BPJS Kesehatan.
“Dari 76 persen tersebut diperoleh gambaran bahwa lebih dari 50 persen adalah warga OAP marga bukan Kabupaten Jayapura dan 20-25 persen adalah warga OAP marga Kabupaten Jayapura,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Sihotang.
Dia mengatakan itu dalam acara sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XII Kantor Cabang Jayapura bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI 2023, di Sentani, Kamis.
Menurut Edward, Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui RSUD Yowari tercatat telah melayani 76 ribu pasien BPJS Kesehatan di sepanjang tahun.
“Data itu menunjukkan bahwa RSUD Yowari bukan saja milik Kabupaten Jayapura namun telah menjadi sarana kesehatan yang dapat membantu banyak masyarakat dari lintas kabupaten,” ujarnya.
Dengan demikian kata dia, beban Kabupaten Jayapura juga cukup besar dalam memberikan peran pembangunan bagi Provinsi Papua.
“Tentunya beban ini perlu ada kolaborasi yang lebih luas baik Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan sehingga masyarakat yang datang hendak menerima layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Jayapura, dapat menerima secara baik,” katanya lagi.
Dia menjelaskan dalam rilis media BPJS Kesehatan pada 2023, Papua tercatat peningkatan kepesertaan dari 60,84 persen menjadi 88,78 persen dan khusus di Kabupaten Jayapura diakui dalam data BPJS Kesehatan empat kolom masih masuk dalam Universal Health Converage (UHC).
“Dan terus memerlukan penguatan-penguatan kebijakan di tahun ke depan karena pada 2018 Kabupaten Jayapura sudah menerima penghargaan UHC oleh Menteri Dalam Negeri dan BPJS Kesehatan,” ujarnya lagi.
Dia menambahkan pihaknya fokus untuk menjaga UHC tersebut dengan kebijakan bantuan iuran bagi OAP Kabupaten Jayapura melalui dana otonomi khusus (Otsus) dan Dana Alokasi Umum (DAU) bidang kesehatan.
“Kami mendapati bahwa tantangan terbesar kami dalam menjaga UHC adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN yang mengalami banyak penonaktifan termasuk juga tantangan lain seperti belum seluruhnya masyarakat kami memiliki Kartu Identitas Penduduk atau KTP,” katanya lagi.
Dengan demikian pihaknya menyambut baik sosialisasi JKN-KIS dan mengapresiasi Komisi IX DPR RI serta Deputi Wilayah XII BPJS Kesehatan.
“Sehingga diharapkan masyarakat harus terlibat aktif dalam kemandirian kesehatannya,” ujarnya lagi.(jpnn/RS)
