JAKARTA – Pengurus pusat forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Nuriah menyatakan pihaknya akan menggelar aksi demo akhir Februari ini.
“Kami sudah muak dengan masalah ini. Apa lagi yang ditunggu pemerintah sehingga pengumuman hasil seleksi PPPK guru molornya kebangetan?” cetus Nuriah, guru honorer di Kabupaten Bogor, dilansir JPNN.com, Jumat (10/2).
Aksi demo akan menyasar Kemendikbudristek, guna meminta penjelasan detail kapan pengumuman dilakukan.
“Jangan permainkan nasib guru honorer khususnya P1 lagi. Mas Menteri (Mendikbudristek Nadiem Makarim), tolong buktikan janjimu untuk selalu berada di belakang guru honorer,” cetus Nuriah.
Mereka menyiapkan aksi unjuk rasa atau demonstrasi itu dipicu ketidakjelasan jadwal pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022.
Pada seleksi PPPK 2021 terdapat 193.954 guru yang lulus PG, tetapi tidak mendapatkan formasi.
Nah, pada seleksi PPPK 2022, mereka masuk prioritas satu atau P1 untuk diangkat pada 2022.
Para guru lulus PG 2021 itu tidak perlu lagi ikut ujian seleksi PPPK 2022.
Namun, faktanya sekitar 55 ribu dari 193.954 guru lulus PG 2021 belum juga mendapatkan formasi pada seleksi PPPK 2022.
Pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2022 yang dijadwalkan 2-3 Februari 2023 ditunda hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Tidak jelas kapan tanggal pastinya.
Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani hanya menyampaikan estimasi pengumuman hasil seleksi PPPK guru sekitar pekan ke-3 atau ke-4 Februari 2023.
Prof Nunuk Suryani menguraikan beragam masalah seleksi PPPK 2022, termasuk juga jumlah P1 yang belum mendapatkan formasi, di forum rapat kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta.
Saat itu Prof Nunuk menyebutkan bahwa salah satu penyebab masih banyak yang belum mendapatkan formasi, karena banyak pemda yang tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan.
Bahkan, ada beberapa pemda yang sudah mengusulkan formasi, tetapi tiba-tiba membatalkan.
Prof Nunuk lantas meminta bantuan Komisi X DPR untuk menyosialisasikan kepada pemda bahwa anggaran gaji PPPK 2022 sudah dijamin pemerintah.
Pernyataan Bu Nunuk yang minta bantuan kepada Komisi X DPR, direspons Ferdiansyah.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar itu malah heran buat apa Prof Nunuk minta bantuan wakil rakyat.
Ferdy, panggilan Ferdiansyah, mengatakan para anggota Komisi X tidak pernah diberi bahan tentang penyelesaian masalah ini.
“Kemendikbudristek tidak pernah kasih bahan, tidak pernah mengajak Komisi X turun ke daerah, terus minta tolong. Minta tolongnya bagaimana, Mbak Nunuk? Saya mau tanya, caranya gimana? Gak kasih bahan, gak ngajak, bagaimana sosialisasinya? Enak banget. Anda punya masalah, kok kita (Komisi X DPR, red) dimintai tolong,” cetus Ferdy, dikutip dari channel Youtube Komisi X DPR RI.
Lantas, wakil rakyat di Senayan itu menyampaikan pesan ditujukan kepada guru-guru honorer.
Jika para guru honorer, terutama guru lulus PG 2021 tidak mendapatkan formasi, ingin menyampaikan protes lewat unjuk rasa, maka diminta jangan datang ke DPR.
“Kepada guru-guru honorer, kalau mau demo, demonya jangan ke Komisi X, tetapi ke Kemendikbudristek karena sebagai leading sector. Karena prinsip dari Komisi X sudah selesai, sudah berpuluh-puluh kali rapat,” cetusnya.(jpnn/RS)
