BALI – Anggota INSA di daerah resah dengan bertumbuhnya usaha keagenan (SIUPKK), karena dinilai bisa mengancam eksistensi usaha pelayaran SIUPAL, terutama di daerah.
Hal itu mencuat saat digelarnya Rakernas INSA di Bali, Kamis (6/10), bertempat di hotel Holiday Inn Express.
Sejumlah DPC INSA memberikan rekomendasi supaya pemerintah membatasi ijin usaha keagenan.
“Kami bukan tak setuju dengan usaha keagenan, namun kami minta kepada para pengusaha pelayaran (INSA), supaya kalau ada kegiatan di daerah menunjuk keagenan yang juga memiliki SIUPAL,” kata Yasir Ibrahim, pengurus DPC INSA Gresik saat ditanya mengenai hal itu.
Yasir mengatakan jika INSA tak bisa membatasi bertumbuhnya usaha keagenan, tetapi kami hanya menghimbau agar hal ini menjadi catatan penting INSA pusat.
Apalagi, seperti di Parepare, pemerintah (KSOP) justru menyepakati tarif dengan ISAA (keagenan), bukan INSA.
“Kalau ada KSOP yang begitu, kami minta pemerintah (Hubla) copot saja KSOP nya, karena ISAA ga bisa ikutan tentukan tarif, seharusnya KSOP ajak INSA bukan ISAA, dan ini bisa merusak citra INSA,” ujarnya.
Sementara itu, H. Safril (Ketua DPC INSA Kendari) mengungkapkan kalau dirinya sering ada kegiatan dan harus menunjuk keagenan.
“Dari pada harus membuka cabang, akan lebih efisien menunjuk keagenan saja. Cuma keagenan yang saya tunjuk itu juga anggota INSA yang juga memiliki SIUPAL,” katanya.
Selain itu, INSA di daerah juga resah dengan maraknya penghentian dan pemeriksaan kapal oleh segelintir oknum keamanan di laut.
Bahkan, ada di suatu wilayah, setiap kapal yang masuk mesti setor SUSUTANTE.(RS)
