JAKARTA – Anggota DPD Fahira Idris merespons keputusan PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik.
Dia mengatakan bahwa setelah mendapat sorotan luas dari publik, PT PLN (Persero) akhirnya membatalkan program tersebut dengan alasan utama menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Menurut Fahira, pembatalan program ini merupakan sebuah kebijakan yang tepat dan bijak. Selain itu, kata dia, akan sangat membantu masyarakat yang saat ini sedang berupaya bangkit menggerakkan kembali roda ekonomi setelah lebih dua tahun dihantam pandemi Covid-19.
Anggota Komite II DPD yang membidangi persoalan energi ini mengatakan pembatalan program konversi kompor elpiji ke kompor listrik adalah sebuah kabar baik untuk publik.
Menurut dia, dalam situasi seperti saat ini terutama karena dampak pandemi masih sangat terasa dan harga BBM subsidi yang sudah dinaikkan, idealnya pemerintah tidak mewacanakan apalagi mengambil kebijakan yang ujung-ujungnya memberatkan masyarakat.
“Saya apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan kepada PLN karena membatalkan program konversi kompor elpiji ke kompor listrik. Ini sebuah kebijakan yang tepat dan bijak,” kata Fahira Idris, Rabu (28/9).
“Masyarakat terutama masyarakat miskin, rentan miskin dan usaha mikro kini bisa tenang dan nyaman karena masih mendapatkan subsidi LPG 3 kilogram dan tidak harus menggantinya dengan kompor listrik,” tambahnya.
Fahira berharap dengan pembatalan program konversi kompor elpiji ke kompor listrik ini, pemerintah segera merampungkan database penerima gas LPG 3 kg agar tepat sasaran.
Selain itu, kata Fahira, harus ada formulasi baru pola distribusi LPG 3 kilogram yang idealnya menggunakan pola distribusi tertutup, sehingga terhindar dari berpindahnya pengguna elpiji nonsubsidi ke subsidi.
Di sisi lain atau terkait over supply listrik, kata Fahira, pemerintah harus mencari strategi baru. Hal ini supaya kelebihan listrik ini diserap maksimal oleh sektor industri dan bisnis, bukan rumah tangga lewat program kompor listrik.
\ Selain itu, harus segera direalisasikan program penyeimbangan antara daerah yang surplus dan yang defisit listrik agar kelebihan yang terjadi saat ini bisa terserap.
“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah dan PLN yang telah membatalkan program konversi kompor elpiji ke kompor listrik ini. Dari sisi mana pun terlebih dalam situasi saat ini, program ini akan menuai masalah jika dipaksakan realisasinya,” ungkapnya.
“Pemerintah paham psikologis dan suasana batin masyarakat yang saat ini memang sedang butuh berbagai kemudahan agar bisa segera bangkit memulihkan ekonomi keluarga yang selama dua tahun terganggu akibat pandemi,” pungkas Fahira.(JPNN/RS)
