KENDARI – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan pendampingan terhadap penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Buton Utara di Buranga, Rabu (28/9).
Rapat yang dibuka Sekda Buton Utara, Muhammad Hardhy Muslim, dihadiri Koordinator Bidang Dalduk BKKBN Sultra, Dr Mustakim dan Dr Gamsir dari Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Sultra selaku pemateri.
Hardhy Muslim yang juga merangkap Plt Kepala Dinas PPKB Buton Utara tersebut mengatakan penyusunan GDPK sangatlah penting dimiliki setiap provinsi dan kabupaten/kota.
“Karena dengan GDPK akan memudahkan setiap daerah untuk merancang arah dan kebijakan pembangunannya, khususnya pembangunan kependudukan. Peluang inilah yang kita tangkap untuk mengadakan Rapat Koordinasi Penyusunan GDPK di ruang rapat Dinas PPKB hari ini,” katanya.
Hardhy Muslim berpesan kiranya Tim Penyusun GDPK yang sudah dibentuk dapat membuahkan karya sebaik mungkin sehingga Buton Utara benar-benar memiliki Grand Design yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan kependudukan.
Ia juga berpesan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara agar bisa membantu keberadaan Lembaga Dinas PPKB Butur bisa ditingkatkan tipenya dari tipe C menjadi tipe B.
“Jika DPPKB belum meningkat tipenya jangan sampai tahun depan (2023) justru akan menjadi merger (digabung) dengan dinas lain yang memiliki tipe yang sama (C), karena awal tahun depan Pemda Buton Utara ada rencana mengevaluasi dan merombak kelembagaan yang ada saat ini,” katanya.
Koordinator Bidang Dalduk BKKBN Sultra Dr Mustakim mengatakan permintaan Sekda Buton Utara bahwa persoalan kelembagaan DPPKB Buton Utara akan dilaporkan segera kepada pimpinan BKKBN Provinsi Sultra untuk dapat diambil langkah-langkah strategis agar DPPKB bisa meningkat menjadi tipe B.
Mustakim juga memohon kiranya keberadaan DPPKB jangan terburu-buru merger mengingat beban kerja DPPKB yang selama ini tergolong sangat berat.
“Jika dimerger tentu akan lebih berat lagi beban kerjanya. Dengan hanya 2 bidang yang ada di Dinas PPKB saat ini seringkali kantor ini kosong karena hampir semua karyawannya turun ke lapangan (kecamatan dan desa),” kata Mustakim.
Sementara itu, pemateri Dr Gamsir lebih teknis menyajikan materi teknik dan cara penyusunan GDPK Buton Utara.
“Salah satu yang terpenting dalam proses penyusunan GDPK adalah tersedianya data-data yang memadai. Kiranya seluruh lintas sektor yang hadir saat ini dapat membantu menyiapkan data-data yang dibutuhkan,” katanya.
Beberapa Kepala Dinas yang hadir sebagai peserta rapat koordinasi ini antara lain Kepala Bappeda, Kadis Pendidikan, Kepala BPS Buton Utara, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil.(RS)
