KENDARI, rakyatsultra.com – Gubernur Sultra, H Ali Mazi SH sekaligus Ketua III Bidang Provinsi Daerah Kepulauan APPSI, memberikan sambutan pada acara Pembukaan Seminar tentang Pemantapan Konsep Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Hotel Claro Kendari, 4 Agustus 2022. Turut hadir Ketua Dewan Pakar APPSI, Ryaas Rasyid; Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Safrizal Zakaria Ali, dan hadir membuka seminar secara virtual Gubernur DKI Jakarta/Ketua Umum APPSI, Anies Rasyid Baswedan.
Juga hadir Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua Komite I DPD RI, Facrul Riza, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Raimel Jesaja, Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga; Bupati Konawe Kepulauan, Amrullah; Pj. Bupati Muna Barat, Bahri; Pj. Buton Selatan, La Ode Budiman; Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir; dan Sekretaris Daerah Kota Baubau, Roni Muktar.
Serta turut hadir para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan para Pimpinan Instansi Vertikal (Kementerian/Lembaga) lingkup Wilayah Sulawesi Tenggara.
“Saya atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara menyampaikan selamat datang di Bumi Anoa kepada Ketua dan Anggota Dewan Pakar APPSI, para narasumber, para pejabat Pemda Anggota BKS Provinsi Kepulauan, dan segenap peserta seminar APPSI yang berasal dari luar Sulawesi Tenggara. Semoga selama berada di Sulawesi Tenggara, saudara-saudara sekalian mendapatkan kesan positif dan menyenangkan, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata Gubernur Ali Mazi.
Selanjutnya, Gubernur Ali Mazi, juga selaku Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan, menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya Seminar APPSI, dengan tema “Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan”.
Tema itu mengisyaratkan kepada kita untuk tidak boleh menutup mata, bahwa hingga hari ini masih terjadinya kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan. Sementara seperti yang kita ketahui, di daerah kepulauan terdapat begitu banyak Sumber Daya Alam, yang apabila dikelola dengan baik, dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Berangkat dari hal itu, perlu diubah cara pandang tentang keberadaan Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan, sehingga dalam kebijakan terutama kebijakan anggaran, mempertimbangkan laut sebagai potensi, dan masyarakat yang hidup di pesisir dan kepulauan sebagai aset bangsa, yang wajib diberikan hak sama untuk maju dan sejahtera, agar benar-benar tercipta pemeratan pembangunan di seluruh wilayah NKRI,” ujar Gubernur Ali Mazi.
Jawaban untuk mewujudkan harapan pemerataan pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan bersama, adalah Undang-Undang Daerah Kepulauan. Draft RUU Daerah Kepulauan yang merupakan hak inisiatif DPD RI sejak tahun 2020 telah masuk dalam prolegnas prioritas DPR RI. Tetapi sampai saat ini belum disahkan.
Hal itulah yang selama ini terus diperjuangkan oleh BKS Provinsi Kepulauan ini yang beranggotakan 8 provinsi (Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara, NTB, dan NTT), bersama-sama dengan DPD RI, dalam mendorong RUU tentang Daerah Kepulauan, agar segera dibahas dan disahkan, yang mana substansinya adalah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Daerah Kepulauan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kepada seluruh peserta, Gubernur Ali Mazi mengucapkan selamat mengikuti seminar, sembari berharap semoga melalui seminar ini lahir poin-poin penting untuk kemudian dapat direkomendasikan dalam mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan Daerah Kepulauan yang efisien, efektif, dan berkesinambungan, demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi masyarakat di daerah kepulauan,” ujar Gubernur Ali Mazi. (RS)
