PASARWAJO, rakyatsultra.com – Setelah melalui proses rapat dan pembahasan, DPRD Kabupaten Buton akhirnya menyetujui Raperda tentang pelaksanaan APBD dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LKPj) tahun anggaran 2021, Kamis (28/7/2022).
Persetujuan DPRD tersebut disampaikan lewat rapat Paripurna yang dihadiri Bupati Buton, La Bakry, Plt Sekda Awaluddin dan jajaran Kepala OPD. Rapat dipimpin Ketua DPRD Buton Hariasi Salad didampingi Wakil Ketua La Ode Rafiun.
Bupati Buton mengatakan setelah mendengar pandangan akhir fraksi yang begitu teliti dan kritis dalam menyikapi setiap aspek pembangunan, hal ini begitu bermakna. Karena dinamika pembangunan yang kita laksanakan pada tahun 2021 yang lalu, telah mendapat perhatian yang serius dari anggota dewan.
“Tentunya semua masukan akan dievaluasi dan diletakkan pada porsinya sesuai dengan aturan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Saya yakin sepenuhnya bahwa kita semua ingin agar upaya yang kita lakukan haruslah tepat sasaran, guna efisiensi karena banyaknya agenda pembangunan yang akan dilakukan,” katanya.
Mengenai peningkatan pendapatan daerah lanjut Bupati, merupakan suatu keharusan agar kita dapat membangun daerah ini dengan kekuatan yang kita miliki dan dapat berimprovisasi dalam mengisi pembangunan.
“Tentunya semua itu diletakan pada koridor peraturan yang berlaku dan tanpa memberatkan masyarakat Peningkatan pendapatan juga terus kita upayakan sampai saat ini melalui upaya agar negara mau memanfaatkan aspal Buton secara masif dalam pembangunan jalan dan ikutan lainnya,” pungkasnya.
Menurutnya, memang menjadi sangat ironi ketika negara memiliki kekayaan alam yang berlimpah namun belum maksimal digunakan. Hal hal inilah yang mendorong untuk intens berkomunikasi dengan pusat dan investor yang ada tentunya semua itu kedepan membutuhkan konsekuen.
Namun lanjut dia, semua itu merupakan peluang yang harus ditangkap dengan cara memaksimalkan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan perputaran ekonomi dan pengelolaan pinjaman daerah serta memaksimalkan masukan dewan sebagai hal yang sangat konstruktif untuk perbaikan kedepan.
Masukkan lainnya pun tidak kalah pentingnya, semua disarankan tentunya dalan rangka perbaikan. “Hal ini mendorong kami untuk berbuat yang terbaik. Karena kami pun sadar bahwa pemerintah adalah abdi masyarakat yang akan selalu berbakti pada masyarakat,” pungkasnya. (RS)
