BKKBN Susun Kebijakan Pelayanan KB-PP

  • Bagikan
Kepala BKKBN Sultra, Asmar saat membuka kegiatan penyusunan kebijakan daerah tentang pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PP) dalam mendukung percepatan penurunan stunting di salah satu hotel di Kendari, Senin (25/7).

KENDARI, rakyatsultra.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), melalui Bidang KB dan KR BKKBN Sultra, bekerja sama dengan OPD KB kabupaten kota melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan daerah tentang pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PP) dalam mendukung percepatan penurunan stunting di daerah itu.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari yaitu tanggal 24-26 Juli 2022 tersebut dibuka oleh kepala BKKBN Sultra, Asmar, dihadiri Koordinator Bidang KB dan KR BKKBN Sultra, dr Fithriani Abu Kasim, bertempat pada salah satu hotel di Kendari, Senin (25/7)

“Salah satu permasalahan kesehatan ibu dan anak masih menjadi prioritas di Indonesia adalah tinggi nya angka kesakitan dan kematian terutama pada kelompok ibu hamil, bayi dan balita, angka kematian ibu(AKI) dan angka kematian bayi (AKB) menjadi salah satu Indikator derajat kesehatan suatu bangsa,” katanya.

Menurut dia, salah satu penyebab tinggi nya (AKI) adalah 4 Terlalu yakni, terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat dan terlalu tua, sehingga sangat berisiko pada kematian atau dapat berdampak buruk pada bayi yang di kandungnya, salah satunya adalah Stunting.

“Untuk itu, upaya peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KB Paska Persalinan yang komprehensif akan menurunkan angka stunting dengan manfaat KB Paska Persalinan ialah penyiapan kehamilan yang berkualitas dan penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi segera setelah ibu melahirkan atau pada saat masa nifas,” katanya.

Ketua Panitia kegiatan, dr Rifki Muslim, melaporkan bahwa kegiatan itu diikuti 91 orang yang terdiri dari Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB OPD KB Kab/kota atau Kepala Bidang KB se-Provinsi Sultra kemudian UPT KB Kota kendari. 

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola program pelayanan KB di Kabupaten/Kota, kemudian meningkatkan cakupan pelayanan KB Pasca Salin untuk Percepatan Penurunan Stunting,” pungkasnya. (RS)

  • Bagikan