LAWORO, rakyatsultra.com – Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Dr Bahri memiliki pekerjaan rumah untuk dibenahi diera kepemimpinannya. Ia diperhadapkan dengan tantangan realisasi anggaran yang masuk pada kategori paling rendah.
Pejabat teras Kemendagri itu, menyebut ada sepuluh daerah yang sama di Indonesia, termasuk wilayah otoritasnya, memiliki serapan anggaran minim.
Dengan predikat sepuluh daerah paling rendah realisasi anggarannya tersebut, Bahri langsung mengintruksikan pada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah serta para kepala desa melakukan pembenahan. Ia memacu agar para OPD dan Kades meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran.
“Realisasi anggaran kita masih sangat rendah. Kita saat ini masuk 10 daerah terendah di Indonesia dalam serapan anggaran atau realisasi anggaran. Hanya dengan efektifitas penggunaan anggaran bisa meningkatkan presentase realisasi anggaran di Muna Barat. Ini harus jadi perhatian serius bagi OPD dan para Kepala Desa,” ucap Pj Bupati Bahri di Kantor Bupati, kemarin.
Bahri mengaku, percepatan pembangunan disemua sektor tergantung realisasi APBD. Makanya, dirinya mendesak para OPD agar segera memproses cepat pengadaan barang dan jasa. Sebab, hal itu berimplikasi pada peningkatan ekonomi di Bumi Praja Laworo.
“Kepala OPD selaku KPA, segera bentuk PPK agar proses pengadaan barang dan jasa segera dilakukan. Saya sudah melakukan koordinasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri realisasi anggaran di Mubar paling rendah,” akunya.
Untuk itu, Bahri mengajak pada semua elemen pemerintahan, agar melakukan pembenahan pada tata kelola keuangan. Sebab, itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan untuk kepentingan daerah. “Ini menjadi perhatian serius buat kita semua,” tandasnya. (RS)
