BATAUGA – Dalam upaya menuntaskan penanganan Stunting di Kabupaten Buton Selatan (Busel), pemda setempat tengah mempersiapkan sejumlah program strategis yang terintegrasi, dan berkenaan dengan semangat penurunan angka Stunting hingga menyentuh angka 15 persen yang diamanatkan Pemerintah Pusat.
Penjabat Bupati Kabupaten Buton Selatan, Laode Budiman menuturkan, kasus Stunting di Kabupaten Busel merupakan kasus yang terbilang cukup menyita perhatian. Betapa tidak, dalam data terhimpun Kabupaten Busel berada diposisi tertinggi kasus kekerdilan dengan persentase 45,2 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
“Kalau kita berbicara berdasarkan hasil survei Pemkab Busel ditahun 2021 prevelensi Stunting kita berada diposisi 35,7 persen. Ini adalah tanggung jawab seluruh pihak bukan hanya Pemkab Busel semata,” tuturnya.
Kata dia, dalam menurunkan angka Stunting di Bumi Gajah Mada bukanlah perkara yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Melainkan, dibutuhkan komitmen seluruh pihak dan peran aktif semua stakeholder untuk berkontribusi aktif dalam mencapai target nasional yakni 15 persen.
“Ditahun 2022 kita targetkan angka Stunting kita akan menurun hingga diposisi 30 persen. Sementara tahun 2023 nantinya kita meyakini kasus kekerdilan di Buton Selatan ini akan turun menjadi 26 persen dan 24 persen ditahun 2024,” tambahnya.
Dia menambahkan, dalam kasus Stunting tersebut ditandai dengan pertumbuhan anak lambat dan menyebabkan anak tersebut tumbuh pendek (kerdil,red). Dimana akan beresiko dengan kesulitan belajar, kemampuan kognitifnya lemah, mudah lelah, dan tidak lincah dibandingkan anak-anak lain seusianya.
“Pemkab Busel akan memberikan intervensi anggaran yang begitu besar agar Stunting ini dapat menurun demi generasi Busel yang sehat dan berkualitas. Dan kami tekankan setiap Organisasi perangkat daerah (OPD) di Bumi Gajah Mada untuk melakukan sinkronisasi program dinas dengan upaya penurunan angka Stunting didaerah,” jelasnya
Dijelaskan, selain ditingkat daerah dengan peran masing-masing OPD, pihaknya juga meminta para kepala desa se-Kabupaten Busel untuk memporsikan sebagian dana desa untuk penanggulangan kasus yang menyerang saya tahan tubuh anak. Selain itu pula, para kader-kader ditingkat desa selalu melakukan pemantauan bagi para penderita dan yang beresiko Stunting.
“Para kader didesa segera mencatat para penderita dan yang beresiko terkena Stunting akar dilaporkan. Setidaknya, kita bisa mencegah kasus tersebut dengan memberikan perlakuan lebih dan asupan gizi yang cukup demi generasi emas Bumi Gajah Mada,” tutupnya. (M2/B/AGS)
Ficer—–====
Ketgam: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Yuniar Budiman SKM.
TP PKK Busel Ajak Warga Perangi Stunting
BATAUGA – Kabupaten Buton Selatan menjadi daerah terbanyak kasus Stunting tertinggi di Provinsi Sultra.
Keadaan ini membuat Pemerintah Bumi Gajah Mada harus bekerja ekstra dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah kasus tersebut.
Kali ini, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) turut andil dalam membantu Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dengan sejumlah peran yang dilakoni.
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Yuniar Budiman SKM menuturkan kasus Stunting tidak terlepas dari kurangnya asupan gizi pada anak dan pola asuh yang terbilang keliru. Selain itu pula, faktor genetika tak luput dari faktor utama munculnya kasus Stunting disitu wilayah.
“Lagi-lagi kita harus waspadai masalah gizi buruk ini. Karena gizi buruk seringkali menjadi penyebab angka Stunting disuatu daerah itu tidak kunjung turun,” tuturnya.
Kata dia, pihaknya bersama kader PKK ditingkat desa dan kelurahan se-Kabupaten Busel tak henti-hentinya memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat akan pentingnya pola asuh dan asupan gizi pada anak. Tak hanya itu, pihaknya juga mengarahkan kader langsung mengunjungi penderita Stunting dan yang beresiko Stunting untuk diberi perlakuan.
“Untuk membangun kesadaran akan pentingnya asupan gizi dan pola hidup sehat maka dibutuhkan intervensi langsung kepada keluarga yang kurang memperhatikan hal itu. Olehnya itu, kader-kader PKK telah disiapkan dengan baik dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat sekitarnya,” tambahnya.
Pihaknya meyakini, seorang ibu menjadi pemegang kunci dalam sukses atau tidaknya upaya penurunan Stunting yang gencar digaungkan oleh Pemkab Busel. Dimana, peran ibu mulai dilihat sejak calon anak berada dalam kandungan hingga anak tersebut tumbuh dan berkembang.
“Kita harus beri penguatan kepada calon ibu agar memperhatikan asupan gizi untuk janin yang dikandungnya untuk melahirkan anak yang sehat. Dan kami di TP PKK tengah berinovasi dengan melahirkan sebuah produk sebagai asupan gizi rambahan pada ibu dan anak dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam Buton Selatan,” tutupnya. M2/B/AGS
=====≠====
Katgam : Pj Bupati Buteng Dampingi Ditjen Kementan RI, Jan S. Maringka meninjau lahan pertanian di Desa Lakapera, Kecamatan Buteng. Kemarin (17/7).
Pemkab Komitmen Jadikan Buteng Lumbung Pangan
LABUNGKARI – Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah, Muhammad Yusup berkomitmen untuk menjadikan Negeri Seribu Gua julukan Kabupaten Buton Tengah sebagai lumbung pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hal ini dilihat dari upayanya mengoptimalkan serta mengembangkan potensi pertanian di Buton Tengah. Muhammad Yusup mengatakan potensi pertanian yang ada di Buton Tengah tersebar di seluruh kecamatan tanpa terkecuali di Kecamatan Talaga.
Disebutkan beberapa potensi pertanian yang bakal dikembangkan di Buton Tengah adalah padi gogo (jenis padi yang ditanam di tanah kering), jagung, kedelai, sayur kelor, buah salak hingga buah alpukat.
“Saya rasa ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,” terang Pj. Bupati Buton Tengah, Muhammad Yusup yang mendampingi Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Jan S. Maringka dalam kunjungan kerjanya dalam meninjau lahan pertanian di Desa Lakapera, Jumat (15/07/2022).
Jan S. Maringka mengapresiasi apa yang tengah digagas Pj Bupati Buton Tengah. Langkah tersebut mesti didukung seluruh pihak, sebab menurutnya saat ini seluruh dunia sedang menghadapi krisis pangan tanpa terkecuali Indonesia.
“Segenap warga Indonesia seharusnya bersyukur karena kita mampuh mewujudkan ketahanan pangan. Artinya, pangan itu ada, mudah diakses dan aman,” katanya.
Selanjutnya, Jan menambahkan gagasan Muhammad Yusup selaku Pj Bupati Buton Tengah adalah langkah untuk membangkitkan kesadaran bersama dalam menjaga ketahanan pangan. Dan kesadaran itulah yang akan kita lakukan kedepannya.
Disebutnya pula, Lanjut pejabat teras Kementan RI menjelaskan dalam kunjungannya ini, dirinya akan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan daerah khususnya di Kabupaten Buteng.
Bahkan, ia mengapresiasi kesiapan daerah dalam menyiapkan lahan untuk penanaman bahan pangan. Diantaranya, jagung dan alpukat.
“Untuk perubahan ini, kita usahkan dulu jagung sama alpukat. Apalagi lahannya sudah siap. Tinggal eksekusinya,” jelasnya.
Terakhir, pelaksanaan program pertanian harus melibatkan kerjasama semua pihak seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, stakeholder terkait serta didukung pula oleh pemerintah pusat.
“Saya minta juga apapun program pertanian harus didukung semua pihak. Agar pelaksanaan nya bisa berjalan dengan lancar,” pintanya.
Di tempat berbeda, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Buton Tengah, Muhtar Hadi mengatakan lahan yang telah disiapkan dalam mengembangkan potensi pertanian di Buton Tengah seluas 670 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.
“Untuk lahan kita memiliki ratusan hektar. Hanya saja belum diolah. Jika pemerintah pusat memberikan bantuan pangan maka kita siap menyiapkan nya untuk di olah,” singkatnya. P4/A/AGS
============
Ketgam :Foto bersama usai melaksanakan Sosialisasi, bertempat di Warkop Teras Lakudo, (17/7).
Aturan Pemilu Mulai Disosialisasikan
LABUNGKARI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) mulai melaksanakan sosialisasi Undang-undangan Pemilu, dengan tema Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Bertempat di Kecamatan Lakudo pada kemarin (17/7).
Kegiatan dibuka Ketua Bawaslu Buteng, Helius Udaya, turut dihadiri akademisi Unidayan Bau-Bau Dr. Muahimin, Komisioner KPU Buteng La Ode Abdul Jinani, Kordiv Pengawasan dan Hubal Bawaslu Buteng Jais, perwakilan OKP se-Buteng serta beberapa awak media.
Helius mengatakan, sosialisasi peraturan perundang-perundangan tentang pemilu merupakan hal yang sangat urgen di awal tahapan dengan tujuan agar menjadi dasar bagi Bawaslu dan KPU dalam menyukseskan Pemilu 2024 nanti.
“Karena saat ini memasuki tahapan pendaftaran peserta pemilu. Olehnya dengan PKPU sudah keluar serta tentang UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 itu harus tersosialisasi,” ujarnya.
Kemudian, lanjut helius menerangkan dalam kerja Bawaslu diutamakan pencegahan segala bentuk pelanggan. Meski begitu, dirinya tidak mempukiri banyak nya pelanggaran yang terjadi. Salah satunya politik uang.
“Memang untuk money politik sendiri sangat susah untuk diantisipasi. Kedengarannya jelas, hanya saja susah untuk diungkap. Akan tetapi kedepan nya kerja Bawaslu akan lebih di optimalkan dibandingkan pemilu maupun pilkada kemarin,” ucapnya.
Kemudian, Helius menambahkan dalam mencegah terjadinya money politik, kata dia, Bawaslu tergabung dalam sentral penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Kepolisian dan Kejaksaan.
“Ketika misalnya ada dugaan pelanggaran dan ada hubungannya dengan pidana, maka itu bisa diselesaikan Gakkumdu itu tadi. Tempatnya itu ada di Bawaslu,” lanjutnya.
Hal yang sama juga disampaikan, Kordiv Pengawasan dan Hubal Bawaslu Buteng, Jais. dirinya menjelaskan dalam mengawal penyelenggara pemilu, Bawaslu selalu mengutamakan pencegahan dibanding penindakan. Karna pada dasarnya, yang terlibat money politik kebanyakan orang yang tidak tau apa-apa. Sekedar menerima tapi tidak mengetahui akibatnya.
“Kita sepakat bahwa pencegahan itu kita prioritaskan 80 persen. Dimana berbagai kasus yang kita temukan tentu menjadi catatan buat kita nantinya. Dan kami juga akan mulai melakukan sosialisasi di Tengah-tengah masyarakat agar, mereka bisa paham, terkait pelanggan terkait kepemiluan,” jelasnya.
Olehnya itu, Jais menuturkan kedepannya perlu adanya koordinasi dan kerjasama dari semua pihak. Agar kerja Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan bisa terlaksana. Apalagi ini demi menyukseskan pesta demokrasi yang akan dihelat tahun 2024 mendatang.
“Anggota Bawaslu itu sedikit, sehingga membutuhkan kerja sama kita semua. Karena persoalan pelanggaran pemilu merupakan musuh kita bersama utamanya money politik,” tuturnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Buteng La Ode Abdul Jinani menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 seluruh pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU harus terukur dan pasti.
Selanjutnya, Lanjut Jinan menjelaskan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 terdapat sebelas item tahapan yang dijalankan oleh KPU. Yakni mulai program perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran peserta pemilu, serta penetapan peserta pemilu.
Kemudian, penetapan jumlah kursi, pencalonan baik presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD kabupaten kota dan provinsi, masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara dan perhitungan suara, penetapan hasil pemilu dan pengucapan sumpah atau janji.
“Kerja KPU itu sudah berubah, bukan lagi hari kerja tetapi hari kalender. Sehingga tidak ada waktu untuk libur,” jelasnya.
Jinan juga tak mempukiri kesuksesan KPU dalam menyelenggarakan pesta demokrasi ada campur tangan dari semua pihak. Tentunya pula, ia bahkan meminta kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menyukseskan perhelatan Pemilu maupun pilkada tahun 2024 mendatang. P4/B/AGS
Ketgam : Kondisi jalan berlumpur di poros perbatasan Kelurahan Bonegunu dan Desa Lanoipi Kecamatan Bonegunu, Sabtu (16/7) mulai ditanami pisang dan kelapa oleh warga.
Jalan Provinsi di Butur Ditanami Pisang & Kelapa
BURANGA – Sejumlah warga di Kecamatan Bonegunu dan pengguna jalan di Kabupaten Buton Utara (Butur) nampaknya mulai kesal dengan kondisi jalan Provinsi di daerah itu yang tak kunjung mengalami perbaikan. Buntut dari itu mereka mulai menanamkan pohon pisang dan kelapa di jalan rusak.
Aksi masyarakat tersebut dilakukan di jalan rusak berlumpur yang terletak di poros perbatasan perbatasan Kelurahan Bonegunu dan Desa Lanoipi Kecamatan Bonegunu, Sabtu (16/7).
Ketua LPM Kelurahan Bonegunu, Laode Amirudin menuturkan aksi warga yang melakukan tanam pohon pisang dan kelapa di jalan rusak tersebut tidak lain sebagai bentuk protes dan kekesalan terhadap pemerintah. Sebab sampai saat ini mereka menilai tidak ada perhatian pemerintah terhadap jalan rusak tersebut.
“Dari mulai berdirinya Kabupaten Buton Utara ini, sudah belasan tahun tak kunjung ada perbaikan jalan rusak,” ungkapnya.
Mewakili aspirasi masyarakat Bonegunu, Amirudin berharap kepada pemerintah provinsi agar segera melakukan perbaikan jalan tersebut.
Senada dengan Amiruddin, Arzal, salah seorang warga Bonegunu lainnya mengaku pengguna jalan khususnya masyarakat Bonegunu dan Kambowa sudah cukup lama mengeluhkan kondisi jalan rusak tersebut.
Karenanya dia berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Kondisinya ini sudah sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Rawan terjadi kecelakaan lalu lintas,” imbuhnya. (RS)
