LAWORO – Pj Bupati Muna Barat (Mubar) Dr Bahri, S. STP, M. Si, tak bisa dipisahkan dari sejarah masyarakat Tiworo Kabupaten Muna Barat (Mubar). Darah Tiworo mengalir dalam nadi pria kelahiran, Kasipute Kabupaten Bombana, 28 April 1976 ini.
Minggu (12/6), Bahri didampingi keluarga, La Ode Suhardin, putra dari kepala desa pertama di Tiworo, H La Ode Sahida bergelar Yaro Desa, berkesempatan mengunjungi jejak sejarah leluhurnya, Raja Tiworo, Raja Raeta di Kawasan Benteng Tiworo yang terletak di bibir Sungai Tiworo.
Di kawasan Benteng Tiworo, La Ode Sahida menunjukkan kepada Bahri, makam leluhurnya, Sultan Akbar. Jejak leluhur Bahri juga masih bisa dilihat dari tanaman kelapa berusia ratusan tahun yang baru saja ditebang di kawasan Benteng Tiworo.
Kepada Rakyat Sultra. Com, Bahri mengungkapkan bahwa mengunjungi Benteng Tiworo mengingatkannya kembali dimasa lalu. Berziarah ke makam leluhur di Benteng Tiworo salah satu tradisi yang menjadi kalender tahunan yang ia jalani bersama keluarganya saat itu.
Ziarah terakhir kata Bahri, ketika ia duduk di bangku SMP tahun 1987. Saat itu ia berziarah ke makam leluhurnya di kawasan Benteng, dilanjutkan menyebrangi lautan ke Pulau Balu dan Pulau Bela-Bela.
“Saya masih ingat ketika duduk di bangku SD, saat om Kudus masih hidup, saya bersama ibu saya menginap di rumah om Kudus dan berziarah ke makam leluhur di Benteng Tiworo ini. Tapi yang saya tahu makam leluhur saat itu hanya di dalam Benteng, dan hari ini saya baru tahu dari keluarga bahwa ada makam leluhur di luar Benteng, makam Sultan Akbar, ” ujarnya.
Jejak leluhur di tanah Tiworo kata Bahri adalah bukti bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat Tiworo dan masyarakat Kabupaten Muna Barat yang kini mengabdikan diri untuk membangun Mubar. Bukti sejarah ini pula menjadi jawaban atas polemik yang menyebut dirinya bukan putra daerah Muna Barat.
“Di sinilah kakek nenek buyut saya berasal, dari Tiworo, dan saya adalah bagian dari Muna Barat,” pungkasnya.
Menyoal isu putra daerah, mantan Dirjen Perencanaan Anggaran Daerah Kementrian Dalam Negeri ini menegaskan bahwa isu putra daerah bukan zamannya lagi digaungkan saat ini sebab siapapun yang datang ke Mubar dengan niat baik membangun Mubar, maka harus diterima dengan baik.
Namun demikian kata dia, cara pandang seperti itu belum bisa dihapuskan begitu saja sebab dalam masyarakat saat ini masih kental dengan yang namanya politik identitas. Namun ia berharap agar polemik tentang putra daerah tak usah dikembangkan lagi dan fokus pada pembangunan di Mubar. (SRA/HDI)
