JAKARTA – Tokoh Masyarakat (Tomas) Buton Selatan (Busel), Ir. La Ode Budi mendukung sikap Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi tidak melantik Sekda Busel sebagai pejabat (PJ) Bupati Busel.
Mengapa? La Ode Budi berpendapat dipilihnya Sekda Busel oleh Kemendagri RI menjadi PJ Bupati Busel sangat tidak sesuai prosedur, tidak patut, dan harus ditolak.
“Masalah Seleksi Terbuka Sekda masih bergulir, dan tidak sesuainya prosedur selter dengan regulasi sangat nyata. Prinsip, sistim merit dilanggar. Peserta juga kurang dari persyaratan empat. Sekda menjadi PJ, harus ditolak,” demikian diuraikan La Ode Budi, ketika dihubungi melalui sambungan telepon genggam nya di Jakarta, Minggu (22/5/2022).
Putra Mantan Kepala Distrik Pertama Kecamatan Batauga ini mengemukakan bahwa sebagaimana terberitakan sebelumnya melalui media online (Publiksatu.co, red) dan media cetak (Surat Kabar Harian Buton Pos, red). Bahwa selter Sekda Busel bermasalah dan belum ada kesimpulan final evaluasinya dari pemerintah pusat.
Tokoh Masyarakat Busel di Jakarta ini, satu diantaranya yang tidak menyerah mencari kebenarannya agar proses pembelajaran terhadap Birokrasi di Busel benar-benar sesuai aturan yang berlaku, bukan sesuai pesanan atau karena ada titipan uang.
La Ode Budi menyatakan, Kemendagri dan KemenPANRB yang disambanginya belum final membenarkan prosedur selter tersebut. Bahkan Mendagri sendiri, ditandatangani oleh Dirjen Otda, mengirim surat kepada Gubernur Sultra agar selter ini dievaluasi. Karena ditemukan atau diduga pelanggaran prosedur fatal (tidak penuhi prinsip selter transparan, red) dan jumlah persyaratan peserta yang lolos administrasi kurang dari empat.
“Selter Sekda belum tuntas masalahnya, tidak mungkinlah Gubernur mengusulkannya menjadi PJ Bupati. Lain hal, sama sekali sudah tidak ada lagi eselon Pemprov Sultra yang memenuhi syarat,” ungkap La Ode Budi.
La Ode Budiman tidak diusulkan Gubernur Sultra ke Kemendagri. La Ode Budi meyakini Sekda tidak bisa lompat pagar jadi PJ Busel. Maka ada yang aneh jika hal tersebut terjadi, berarti kemungkinan ada operasi senyap.
“Dugaan saya ini melibatkan transaksi uang tidak sedikit. Kasihan daerah kalau cara kelolanya atau penunjukan pejabatnya seperti ini. Harus ditolak. Semua elemen masyarakat di Busel harus turun protes dan menolak. Tepat, Gubernur tidak melantik,” pungkas La Ode Budi. (RS)
