KENDARI – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Sultra berkomitmen meningkatkan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.
Keseriusan ini kian nyata usai BPN Sultra melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) selama dua hari, yaitu tgl 18 dan 19 Mei 2022 di Claro Hotel Kendari yang dihadiri Gubernur Sultra, Ali Mazi. Termasuk Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Dirjen Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Kapolda Sultra dan Kajati Sultra.
Kepala BPN Sultra, Andi Renald mengatakan bahwa kegiatan Rakerda bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan dan ruang diwilayah Sultra guna mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yakni menjadi lembaga yang mengelola penataan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia yang diharapkan bisa tercapai di 2024.
“Dalam kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 93 bidang tanah, selain itu juga penandatanganan kerja sama antara Kantor BPN Sultra dan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara serta Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Sultra dengan Kejaksaan Negeri se-Sultra, ” terangnya.
Dalam kerja sama ini, lanjut Andi, akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan koordinasi dan singkronisasi perkembangan terkini dalam tata kelola berbasis digital untuk pelayanan pertanahan ditingkat kabupaten kota di bumi anoa.
“Keberhasilan layanan pertanahan di Sultra tidak telepas dari berbagai pihak sehingga apa yang menjadi harapan Kementerian ATR/BPN dapat diwujudkan di wilayah Sultra. Jumlah bidang tanah di Sultra 1.915.690 bidang dengan jumlah bidang tanah yang telah terdaftar 1.186.460 bidang dan yang belum terdaftar sebanyak 729.230 bidang sehingga untuk menuju Sultra lengkap hingga 2024 kami perlu menyelesaikan target sekitar 182.000 bidang pertahun,” tutur Andi Renald. (R6/HDI)
