LAWORO – Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Muna Barat (Mubar) bakalan kesulitan merealisasikan lima unit bantuan perahu fiber terhadap pesisir di sana. Pasalnya, minimnya anggaran tahun ini, bisa menjadi kendala dalam mengakomodir bantuan. Untuk itu, instansi teknis, bisa mendistribusikan program tersebut, tergantung proyeksi anggaran yang digelontorkan lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Kepala DKP Mubar Ir La Djono mengaku, jika ada anggaran tambahan, lima unit bantuan perahu fiber bisa diakomodir sekaligus. Sebaliknya, kalau plotting anggaran tidak mencukupi, maka tak bisa direalisasikan keseluruhan.
“Kita tahun ini ada bantuan lima unit perahu fiber dengan kapisitas berbeda-beda. Cuman, anggarannya tidak mencukupi. Kalau ada tambahan anggaran bisa diakomodir. Kalau tidak terpenuhi maka dikurangi volume,” aku Kadis DKP Mubar, Ir La Djono diruang kerjanya, Kamis (12/5/2022).
Tak bisanya tercover lima unit bantuan perahu fiber, lanjut La Djono, disebabkan pula bakal dibantu dengan mesin diesel yang belum bisa dipastikan PK nya. Kemudian, dua unit bantuan yang berasal dari pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, juga kapasitasnya tak ditahu. Sementara, lainnya, memiliki kapasitas 3 GT sebanyak dua unit serta satu unit dengan kapasitas 5 GT.
“Jadi memang tidak bisa diakomodir kalau tidak ada tambahan. Bisa dipending untuk dilaksanakan tahun depan,” kata La Djono menerangkan.
Bantuan perahu fiber ini, kata dia, akan disebar pada masyarakat nelayan yang berada di Desa Santiri pulau Balu, Latawe, Tanjung Pinang, Lakawoghe dan Abadi Jaya.
“Memang ini bantuan ini berdasarkan usulan masyarakat lewat Musrembang. Kalau dua unit kan dari pokir. Kita sementara proses. Persoalan kapan realisasinya kami belum bisa pastikan. Terpenting, target tahun ini selesai. Mudah-mudahan, kalau ada anggaran tambahan, bisa terakomodir semua,” ucapnya. (M1/B/HDI)
