RIAU – Badan Khusus Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (BKH Riau) mendesak pemerintah untuk memberikan afirmasi dalam rekrutmen PPPK dan CPNS. Afirmasi berupa seleksi administrasi tanpa tes tertulis lagi.
Ketua BKH PGRI Riau Eko Wibowo mengatakan, pemerintah baik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan Kementerian Agama (Kemenag) harus memberikan formasi khusus untuk honorer.
Ini dalam upaya pemerintah menyelesaikan masalah honorer sampai 2023. Formasi khusus yang dimaksud Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo, adalah pengangkatan PPPK dan CPNS tanpa tes.
“Guru honorer dan tenaga kependidikan enggak usah dites, cukup administrasi saja,” kata Ekowi, Sabtu (30/4).
Seleksi administrasinya antara lain, masa mengabdi, usia nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) Dapodik, formasi masing-masing sekolah.
Ekowi yang juga wakil ketua PGRI Riau ini sangat berharap dalam rekrutmen PPPK 2022, tidak pakai tes.
Pemerintah juga diminta jangan mempersulit syarat bagi guru honorer dan tenaga kependidikan.
“Pakai hati nurani. Kami ini tak hanya profesi mengabdi, tetapi benar-benar mendidik dan mencerdaskan anak bangsa,” tegasnya.
Dia berharap dalam rekrutmen PPPK 2022 tidak ada kecurangan. Seluruh guru honorer dan tendik hanya ingin.sejahtera dengan gaji yang layak.
Sayangnya, keinginan tersebut tidak diperhatikan. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah justru menambah baru honorer. (JPNN/RS )
