RAHA– Wacana pemerintah pusat untuk memekarkan tiga provinsi di Papua sebagai Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia, memantik semangat perjuangan para pejuang pemekaran Muna Timur dan Kota Raha. Pasalnya, pemekaran tiga calon DOB tersebut masih satu Amanat Presiden (Ampres) dengan Kota Raha dan Muna Timur, yakni Ampres No 66 tahun 2013.
Kamis (7/4) tim kerja pemekaran Muna Timur dan Kota Raha bersama Komite Percepata Pemekaran Kota Raha (KP3KR) mendatangi Gedung DPRD Muna untuk meminta dukungan politik secara kelembagaan dalam memperjuangkan pemekaran Kota Raha dan Muna Timur. Ketua tim kerja pemekaran Kota Raha, LM Amin Rambega mendesak pemerintah daerah untuk segera membentuk panitia pemekaran Kota Raha dan Muna Timur, untuk mengejar momentum pemekaran tiga calon DOB di Papua.
Mantan Ketua KPU Muna ini mengatakan, segala persyaratan administrasi untuk pemekaran Kota Raha dan Muna Timur telah dipenuhi, tinggal memperbaharui saja dukungan dari DPRD Muna, Bupati Muna, DPRD Provinsi dan Gubernur Sulawesi Tenggara. “Tentu kita butuh dukungan dari Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati dan DPRD Muna, untuk sama-sama menggendor pemekaran Kota Raha dan Muna Timur ini, ” tegasnya.
Saat ini kata dia, tim kerja pemekaran Kota Raha dan Muna Timur telah mulai bekerja untuk memacu kembali semangat pemekaran. Bahkan tim kerja dan KP3KR telah menemui Ketua Komisi II DPR RI dan sejumlah anggota Komisi II termasuk Hugua dan Sekretaris Dirjen Otonomi Daerah (Otda) di Jakarta beberapa waktu lalu.
Amin Rambega mengatakan, salah satu poin dalam resume rapat Komisi II saat penundaan pemekaran Kota Raha dan Muna Timur bahwa Komisi II tidak akan membahas pemekaran daerah lain sebelum Kota Raha dimekarkan. ” Poin ini yang kita kejar. Apakah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemekara Kota Raha dan Muna Timur ini dilanjutkan, itu tergantung keseriusan kita semua, “kata Amin Rambega.
Gayung bersambut, semangat pemekaran Kota Raha dan Muna Timur mendapat dukungan politik penuh dari anggota DPRD Muna. Anggota Komisi I, Zahrir Baitul mendukung langkah-langkah percepatan pembentukan panitia pemekaran Kota Raha dan Muna Timur untuk mengejar momentum pemekaran tiga calon DOB di Provinsi Papua. “Ketika tiga calon DOB akan dimekarkan, Kota Raha dan Muna Timur juga sudah siap, ” kata Zahrir. Olehnya itu kata dia, DPRD segera membangun koordinasi dengan Bupati Muna untuk pembentukan panitia pemekaran Kota Raha dan Muna Timur.
Politisi Hanura ini mengatakan, persoalan pemekaran Kota Raha dan Muna Timur adalah persoalan keadilan dan kesetaraan, sebab pemekaran Kota Raha masih satu Ampres denga tiga calon DOB di Papua. Dukungan pemekaran juga datang dari anggota Komisi I La Ode Iskandar. Secara kelembagaan DPRD Muna akan berkomunikasi dengan Komisi II dan Kemendagri terkait rencana pemekaran Kota Raha dan Muna Timur.
Iskandar menegaskan, antara Muna Timur dan Kota Raha jangan diposisikan sebagai saingan untuk mekar. Politisi PDIP dari daerah pemilihan wilayah Muna Timur ini menyatakan sikap, mendukung penuh pemekaran Kota Raha. “Jika Kota Raha yang duluan dimekarkan, maka sisa satu DOB yaitu Muna Timur yang akan kita perjuangkan, ” ujarnya. (sra)
