LABUNGKARI- Menghadapi pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buton Tengah, menggelar dialog bertema Pengelolaan kehumasan, peliputan, dan dokumentasi serta informasi publik di salah satu kedai di Kecamatan Lakudo, Rabu (6/4/2022).
Dalam diskusi publik yang dibuka langsung Ketua Bawaslu Buteng, Helius Udaya bersama anggota itu, turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kordinator Bawaslu Buteng, Sahar Ibnu Isnain. Kemudian beberapa mitra kerja, diantaranya, Perwakilan KPU Buteng, Dinas Kominfo dan Persandian serta beberapa media wilayah Buteng.
Dalam sambutannya, Helius menyatakan dialog publik yang diselenggarakan tidak lain untuk memaksimalkan kinerja Bawaslu menghadapi pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Disamping itu juga, Bawaslu meminta pandangan serta kritikan dari teman-teman agar kinerja kedepannya bisa lebih baik.
“Jadi diskusi kita kali ini agar setiap kinerja Bawaslu bisa terarah. Salah satunya kinerja kehumasan yang bisa dibilang belum maksimal. Agar kedepannya bisa maksimal,” ujarnya.
Helius menjelaskan, terkait kehumasan, memang saat ini para stafnya belum maksimal dalam bekerja. Apalagi mengemas dan menyebarluaskan informasi keberbagai pihak di masyarakat. Baik itu melalui media sosial (medsos) maupun website.
“Kekurangan inilah nantinya akan kita perbaiki. Tentunya, kami juga berharap bisa bekerjasama langsung dengan media. Sehingga kinerja humas bisa selaras dengan kerja media dan masyarakat bisa langsung mengetahui kinerja Bawaslu kedepannya,” ucapnya.
Terakhir, Helius juga meminta kesediaan dari teman-teman media untuk membantu kinerja humas Bawaslu Buteng. Agar peran Bawaslu menghadapi Pilkada 2024 dapat memberi pencerahan dan edukasi kepada masyarakat.
Hal yang sama juga disampaikan, anggota Bawaslu Buteng, Jais. Ia inginkan peran kehumasan bisa terarah dengan kinerja media. Sehingga kinerja Bawaslu tidak hanya bisa diakses oleh masyarakat. Tetapi, masyarakat juga bisa memberikan kritikan terhadap kinerja Bawaslu.
“Keterbukaan informasi telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota,” ulasnya.
“Maka penting kiranya masyarakat mengetahui pelaksanaan dan tahapan pilkada 2024 nanti, khususnya di Kabupaten Buteng,” tambahnya.
Begitu juga disampaikan anggota Bawaslu Buteng, Kordinator Divisi SDM dan Organisasi, Lucinda Theodora. Dirinya mengungkapkan kerjasama dengan pihak media memang harus dilakukan. Agar keterbukaan informasi itu bisa ketahui publik. Apalagi, saat ini pengguna medsos hampir meliputi semua kalangan.
“Kedepan juga kita usulkan untuk bekerjasama dengan media. Sehingga informasi yang berkaitan dengan Bawaslu bisa terakses dengan baik kepada masyarakat,” ungkapnya. (p4/b/aji)
