KENDARI, Rakyatsultra.com – Wakil Ketua Komisi III bidang Infrastruktur dan Pertambangan DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra (AJP) menduga telah terjadi kebocoran stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar ke industri besar seperti tambang.Sehingga kebocoran ini menyebabkan pasokan langka sejumlah Stasisun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Indikasi bocornya BBM solar terlihat dari berbagai temuan di lapangan. Salah satunya, Kelangkaan membuat antrean panjang di SPBU. Bahkan kebanyakan dari sopir truk yang dominan pakai Solar bersubsidi tak mendapat bagian.
Sehingga tak sedikit dari mereka, membeli Solar yang dijual secara eceran di pinggir jalan. Tentunya dengan harga dua kali lipat dari harga eceran di SPBU yang hanya Rp5.150 per liter.
Padahal suplai BBM dari Terminal BBM Pertamina terbilang lancar dan tercukupi untuk kebutuhan masyarakat, sesuai peruntukan Solar subsidi.
Tetapi melihat fenomena saat ini, justru Solar subsidi yang diperuntukan untuk masyarakat seakan mubasir di mata pemerintah.
Menyikapi persoalan ini, Aksan Jaya Putra (AJP) geram melihat kondisi ini. Dia menerangkan, kelangkaan terjadi diduga kebutuhan solar subsidi lebih banyak dilarikan ke industri pertambangan.
Apalagi tutur AJP, harga Solar atau Shell V-Power Diesel non subsidi peruntukan industri dan kalangan atas ikut naik di April 2022 ini.
Diketahui harga Solar non subsidi dari Rp13.750 per liter naik Rp4.350 sehingga menjadi Rp18.100 per liter.
“Harga Solar industri juga lagi meroket harga. Jadi ada besar kemungkinan Solar subdsidi yang ada di SPBU di jual ke industri khususnya pertambangan,” ujar dia, Kamis (7/4/2022).
DPRD Sultra pun, melalui AJP mewarning dengan keras SPBU-SPBU yang ada di Kota Kendari, agar tidak menjual belikan Solar subdisi ke perusahan tambang.
Politisi Partai Golkar ini juga mengajak seluruh stackholder baik, Pertamina, Pemerintah melalui Dinas ESDM dan aparat kepolisian untuk turut mengawasi SPBU di Kota Kendari.
Tak tanggung-tanggung, ia meminta kepada Pertamina supaya memberikan sanksi berat, terhadap SPBU yang berani menjual Solar subsidi ke perusahan tambang.
“Yang terberat izinnya harus di cabut, tapi di Pertamina ada mekanisme sanksi sebelum izinnya di cabut,” jelas pemilik Tagline ‘Kendari Bisa’ itu.
Dalam waktu dekat, tambah Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sultra ini, pihaknya akan menjadwalkan turun ke SPBU, guna mencari tahu penyebab kelangkaan Solar subsidi dan BBM jenis lainnya seperti Pertalite. (p2)
