Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir disela kegiatan rembuk stunting. (Ist)
KENDARI – Sebagai upaya menurunkan angka stunting di Kota Kendari, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar Rembuk Stunting bersama sejumlah stakeholder di salah satu hotel, Jumat (18/3).
Dikesempatan ini, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir meminta, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam percepatan penanganan stunting bekerjasama dalam menuntaskan kasus stunting di kota lulo.
Walaupun, angka stunting di Kota Kendari lebih rendah secara nasional maupun dibandingkan dengan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara (Sultra), namun lanjut Wali Kota, harus diseriusi karena berdampak besar jika diabaikan.
“Kalau stunting ini tidak kita tangani secara komprehensif maka akan berdampak pada anak-anak kita. 1.000 hari pertama anak kita itu menentukan bagaimana nanti mereka tumbuh kembang. Sederhananya stunting bisa dideteksi dari kondisi fisik,” cetusnya.
Disamping faktor kesehatan, namun hal lain juga harus mendapatkan perhatian seperti ekonomi dan lingkungan tempat tinggal. Sehingga kata wali kota butuh dukungan semua pihak.
“Kalau anak-anak kita mengalami stunting itu tidak hanya fisiknya tapi yang paling berat itu kalau kemampuan otaknya berkurang,” cetus Wali Kota.
Ditempat sama, Kepala Dinkes (Kadinkes) Kota Kendari Drg. Rahminingrum membeberkan hingga 2022 sebanyak 227 kasus stunting di Kota Kendari. Kasus ini menyebar di 15 kelurahan, sekaligus menjadi lokus penanganan stunting. Lokus stunting ditetapkan berdasarkan jumlah keluarga berresiko stunting, jumlah anak stunting dan prevalensi stunting.
“Data bulan Agustus tahun 2021 prevalensi tertinggi itu ada di Kendari Barat, selanjutnya di Kecamatan Kendari dan Kecamatan Wua-wua,” terang Rahmi sapaan akrab Kadinkes.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kendari Ridwansyah Taridala berharap, dari 15 OPD yang terlibat langsung dibutuhkan sinergitas agar percepatan penanganan stunting di Kota Kendari bisa berjalan baik.
“Delapan aksi integrasi berarti tidak bisa parsial untuk itu tolong bapak ibu kepala OPD, camat dan lurah, ketika tim kita minta data jangan dicuekin,” ujar mantan Kepala Kesbangpol Kota Kendari ini. (red)
