Pemdes, Imam Masjid dan Perangkat Adat se-Kabupaten Busel saat mengikuti Bimtek disalah satu hotel di Jakarta. Foto : LM. Suharlin/Rakyat Sultra.
BATAUGA- Sebagai upaya meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pemerintahan desa, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar bimbingan teknis (Bimtek).
Bimtek yang diikuti oleh seluruh kepala desa se-Kabupaten Busel dengan menghadirkan pemateri dari Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, Kementerian Agama tersebut digelar di salah satu hotel ternama di Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (10/3/2022) sekitar pukul 09.00 WIB.
Bupati Buton Selatan, Laode Arusani menuturkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dipastikan sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Di mana, output dari keterpihakkan dana desa dan alokasi dana desa (DD/ADD) tidak terlepas dari peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“Lahirnya desa di suatu wilayah tentu akan berdampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya tersebut. Selain itu pula, peningkatan daya saing untuk menjadikan desa se-Kabupaten Busel dapat menjadi desa yang maju dan berkembang,” tuturnya
Kata dia, selain mengharapkan DD/ADD dalam urusan pembangunan desa, pihaknya juga meyakini sumbangsih dari pendapatan asli desa juga dapat berkontribusi positif dalam menunjang pembangunan desa. Olehnya itu diperlukan kreatifitas pemerintah desa untuk lebih berinovasi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki desanya.
“Kegiatan bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah desa agar ke depan lebih bersinergi dengan kepala desa serta semangat dalam melayani masyarakat. Terlebih menjaga kekompakan, kerukunan dan saling bekerjasama dalam mewujudkan lingkungan desa yang tentram serta damai itu dapat diwujudkan,” tambahnya.
Dia menambahkan, bimtek yang dilakukan saat ini diharapkan agar para perangkat desa tidak hanya sekedar duduk dan mendengar materi. Namun langsung melakukan praktek kerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing perangkat.
“Kita sudah jauh-jauh bertandang untuk menimba ilmu agar pemerintahan desa di Kabupaten Buton Selatan mampu bersaing dengan desa-desa yang tersebar di seantero Nusantara. Jadi manfaatkan kondisi ini demi Buton Selatan yang maju, berkembang dan tentunya berdaya saing,” jelasnya.
Sementara itu, Perencana Ahli Muda Kementerian Dalam Negeri RI, Sahrul Yadi S.STP M.AP menjelaskan membangun desa tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, Namun demikian, Pemerintah Pusat sangat menaruh perhatian serius dalam upaya meningkatkan pembangunan dan peningkatan kualitas masyarakat desa.
“Pemerintah pusat sangat menaruh harapan lebih kepada pemerintah desa sebagai sektor utama pembangunan nasional. Dengan lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 merubah menset sebelumnya yang memfokuskan pembangunan desa itu hanya menjadi perhatian oleh Pemerintah Kabupaten setempat,” jelasnya.
Dia menjelaskan, pihaknya meyakini tujuan pembangunan desa bukan hanya terfokus pada menuntaskan persoalan administrasi semata. Melainkan lebih pada pencapaian pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan tentunya mampu mengurangi dan mengentaskan kemiskinan didesa,” tegasnya.
Diterangkan, pembangunan desa tentu melibatkan masyarakat, perangkat adat dan tokoh-tokoh agama didaerah tersebut. Pasalnya, masyarakat lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan di desa.
“Harus ada musyawarah desa, musyawarah dusun untuk lebih mengetahui dan mengecek apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi saya inginkan agar para kepala desa jangan langsung menetapkan apa yang diinginkan sendiri tanpa melibatkan masyarakat setempat,” terangnya.
Terlebih dan yang tak kalah pentingnya kata dia, membangun desa diharapkan memiliki skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa. Selain itu pula, pembangunan sarana dan prasarana, peengembangan potensi ekonomi, pengelolaan sumberdaya dan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan tak luput dari pantauan pemerintah desa. (m2/b/aji)
