Rp 6 Miliar untuk Pengembangan Wisata – Rakyat Sultra

Rakyat Sultra

Buton Raya

Rp 6 Miliar untuk Pengembangan Wisata

Suasana pembahasan Raperda tentang pariwisata, dihadiri oleh seluruh Kepala Desa.

PASARWAJO,- Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu program yang tertuang dalam visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Buton, Umar-Bakry, untuk menjadikan Kabupaten Buton sebagai kawasan bisnis dan budaya. Dengan potensi wisata juga diharapkan dapat menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tercatat, sebanyak 53 tempat wisata tersebar disemua desa di Kabupaten Buton yang menjadi pusat perhatian Pemkab Buton, melalui Dinas Pariwisata yang digawangi oleh Laode Zainuddin Napa. Kini, tengah diperjuangkan dan digodok di DPRD Buton untuk menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda).

Seyogyanya, rancangan peraturan daerah (Raperda) disektor Pariwisata diusulkan oleh Dinas Pariwisata Buton sejak awal 2017 lalu. Sayangnya, DPRD Buton baru melakukan pembahasan di awal tahun 2018 ini. “Perda kami usulkan sejak tahun 2017, tapi baru dibicarakan sekarang tentang retribusi tempat hiburan, rumah makan dan lain-lainnya, yang seharusnya sudah selesai Desember lalu,” jelas, Laode Zainuddin Napa, ditemui di kantor DPRD, belum lama ini.

Zainuddin sendiri mengaku geram dengan kinerja anggota DPRD, karena lambat menggodok Raperda untuk dijadikan Perda. Mengingat, pihaknya selalu dimintai pertanggungjawaban oleh Bupati Buton beserta masyarakat, terkait pendapatan daerah disektor Pariwisata. “Kita usul ini agar setiap tahun tidak lagi ditanya berapa pendapatan Pariwisata. Bagaimana kita mau memungut kalau tidak ada dasar hukumnya. Seharusnya ini sudah jadi Perda, apalagi anggota DPRD sering turun melakukan reses dibeberapa wilayah di Buton ini,” katanya.

Meski terhambat jadi Perda, urai dia, di tahun 2018 ini pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 6 miliar berasal dari dana alokasi khusus (DAK) dan APBD untuk membangun sektor Pariwisata. Biaya itu dikonsentrasikan untuk mempersolek dan membangun tempat wisata, kawasan Dave Center, pantai Wabula, wisata mopano, air terjun kawahauna dan gua wandingi. “Yang pasti sudah bisa ditarik retribusinya yaitu di wisata pantai Wabula. Kita lengkapi dulu fasilitasnya baru kita pungut retribusinya,” ungkapnya.

Untuk pembangunan area public di Kecamatan Wabula ini, kata dia, pihaknya menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1 miliar. Pada wisata ini, akan dikelola oleh pemerintah desa bekerjasama dengan Pemda. Adapun biaya retribusi sesuai usulan Dinas Pariwisata yakni biaya parkir mobil Rp 5 ribu, motor Rp 3 ribu dan biaya masuk perorangan Rp 2 ribu. “Hasil retribusi dibagi, 10% untuk desa, 90% masuk ke kas Daerah,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun, mengaku perda untuk sektor Pariwisata sangatlah penting. Kata dia, Buton memiliki potensi wisata yang melimpah, sehingga perlu diperhatikan untuk digenjot agar menambah PAD.
“Tahun ini yang sudah masuk ada 6 Raperda salah satunya usulan dari Dinas Pariwisata, kita baru mulai bahas. Mudah-mudahan kita selesaikan dalam waktu dekat,” katanya. (p2/b/hum)

Click to comment
To Top