Metropolis

Diduga Tak Transparan, Dishut Sultra di Demo Massa

Massa aksi dari Front Mahasiswa Peduli Lingkungan Sultra (FMPLS) dan Aliansi Masyarakat Untuk Kesejahteraan Rakyat (AMUK Rakyat) saat menyambangi Dishut Sultra.

KENDARI – Merasa tak ada transparansi, Front Mahasiswa Peduli Lingkungan Sultra (FMPLS) dan Aliansi Masyarakat Untuk Kesejahteraan Rakyat (AMUK Rakyat) melakukan aksi di depan Kantor Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (11/1).

Semua itu bermula saat, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) BMW Sejuk XIX dan Dinas Kehutanan Sultra melakukan operasi di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara belum lama ini.

FMPLS dan AMUK Rakyat mendesak transparansi hasil temuan oleh tim operasi, serta menyampikan tuntutan adanya evaluasi terhadap tim operasi.

Aksaruddin selaku Koordinator Lapangan (Korlap), meminta secara terbuka hasil tim gabungan (tim operasi) yang dilakukan KPHP BMW Sejuk XIX Konawe Utara bersama Dinas Kehutanan Sultra untuk memperlihatkan hasil temuannya. Serta memperlihatkan barang bukti yang telah sita. Pasalnya, FMPLS dan AMUK Rakyat menduga ada kongkalikong antara PT SJM dan Dinas Kehutanan Sultra.

“Kami butuh penjelasan dari Dinas Kehutanan terkait hasil temuan tim operasi, agar masyarakat bisa tahu hasilnya. Bahkan, kami juga akan membentuk tim investigasi bersama LSM lingkungan dan LSM anti korupsi untuk menelusuri proses kinerja tim KPHP ,” ujarnya.

Selain itu, FMPLS dan AMUK Rakyat juga mempertanyakan status penyegelan barang bukti hasil tim operasi dan memperlihatkan barang bukti yang disita apakah disimpan di tempat yang lebih aman, karena dikhawatirkan jangan sampai masih beroperasi, dan Dinas Kehutanan jangan menutup mata.

Kemudiian, dirinya juga mendesak kepala Dinas Kehutanan Sultra untuk bertanggung jawab terhadap perlakuan tertutupnya KPHP Konut dalam operasi yang dilakukan. Karena perusahaan tersebut dengan terang-terang melakukan eksplorasi di kawasan hutan lindung yang menjadi pengawasan langsung Dinas Kehutanan. Bahkan, melanggar perundangan-undangan dibidang pertambangan, perkebunan dan Kehutanan yakni dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, harus transparan, memperhatikan lingkungan dan menunjang pembangunan.

“Kami akan mengarahkan massa yang lebih banyak lagi, jika tuntutan kami tidak disahuti dan diindahkan, ” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Kehutanan melalui Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE, Yasir Syam, menuturkan hasil temuan saat sementara dalam tahap penyelidikan dan akan berlanjut tahap penyidikan.

“Massa aksi tak perlu khawatir karena yang menanggani dari tim penegakan hukum (Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kami sudah tembuskan hasil temuan dari operasi tersebut, ” terangnya.

Tidak puas dengan penjelasan dari Dinas Kehutanan Sultra, massa aksi bertolak ke Kejaksaan Negeri Tinggi (Kejati) Sultra untuk menyampaikan aduan, agar Kejati ikut mengambil langkah untuk menuntaskan permasalahan tersebut.

Kasi Penkum Kejati, Janes Mamangkey, mengungkapkan, akan mempelajari laporan tersebut.

“Kami akan telaah isi suratnya secepatnya, apakah laporan mereka merupakan tindak korupsi atau diluar itu. Apakah termasuk kewenangan kejaksaan atau bukan,” pungkasnya. (p11/b/put)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rumah Makan Union Kendari
To Top