Dewan Hearing PT Idfisdeco – Rakyat Sultra

Rakyat Sultra

Metropolis

Dewan Hearing PT Idfisdeco

Komisi III DPRD Sultra melakukan hearing terhadap PT Idfisdeco, Kamis (11/1).

Kendari – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra menggelar hearing atau rapat dengar pendapat dengan pihak PT Idfisdeco terkait dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan perusahaan tersebut, Kamis (11/1).

Rapat ini dipimpin langsung oleh anggota Komisi III DPRD Sultra, Sarlinda Moke didampingi oleh Nur Iksan Umar dan Andi Sakra.

Dalam hearing ini turut dihadirkan instansi terkait. Sedangkan pihak PT Ifisdeco sebagai pemberi keterangan adalah humasnya, Arbaim.

Kepada dewan, Arbaim mengaku, tuduhan pelanggaran lingkungan yang dilakukan perusahaannya tidak benar.

Menurut dia, lokasi perusahaan baik Hak Guna Usaha (HGU), IUP dan Hak Guna Bangunan (HGU) tidak berada dalam kawasan hutan lindung apalagi mencemari sungai dan bendungan.

“Legalitas perusahaan kita semua mulai dari tahapan pertama dan terakhir klir. Kasus lingkungan yang dilaporkan saya pikir kita di sana tidak ada kejadian luar biasa dan masih dalam batasnya karena kita juga dipantau terus pihak berwenang,” ungkap Arbaim di gedung DPRD Sultra.

Idfisdeco, lanjut dia, adalah salah satu perusahaan yang ikut lomba lingkungan tingkat nasional. Sehingga, kata dia, tidak mungkin merusak lingkungan sekitar.

“Ini tadi mereka katakan, sungai dan bendungan masuk dalam HGU, IUP dan HGB. Itu tidak benar,” bantahnya.

Dia menyebut, luas HGU PT Idfisdeco seluas 1700 hektare. Sedangkan IUP-nya kurang lebih 800 hektare dan lokasi pembangunan smelter atau HGB kurang lebih 70 hektare.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Sultra Sarlinda Moke mengaku penjelasan pihak perusahaan ini perlu dikonfirmasi di lapangan.

Sebab, berdasarkan laporan LSM, perusahaan tersebut sarat masalah.

“Untuk membuktikan itu kami dewan akan lakukan kunjungan di sana Selasa minggu depan. Kita akan lihat langsung aktivitas dari perusahaan ini,” ujarnya.

Menurut dia, secara dokumen HGU PT Idfisdeco ini telah diperpanjang kembali pada 31 Desember 2016 lalu hingga 2028 mendatang.

“Sedangkan IUP-nya masih berlaku juga sampai sekarang. Itu menurut dokumen yang diberikan oleh perusahaan,” paparnya. (m4/b/put)

Click to comment
To Top