Pemkot Teken MoU dengan Tujuh Instansi – Rakyat Sultra

Rakyat Sultra

Metropolis

Pemkot Teken MoU dengan Tujuh Instansi

Penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota dan ketujuh Instansi Lainnya, di aula bertaqwa Kantor Walikota Kendari, (29/11).

KENDARI – Pemerintah Kota Kendari kembali melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Kali ini, kota dengan brand kota bertakwa tersebut menjalin kerjasama dengan 7 instansi sekaligus, yakni Polresta Kendari, Kejaksaan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Kelas I A Kendari, Pengadilan Agama Kendari, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari tentang penyelenggaraan akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum terpadu di Kota Kendari, di Aula Bertakwa Kantor Walikota Kendari, Rabu (29/11).

Sekretaris daerah Kota Kendari, Alamsyah Lotunani yang mewakili Walikota Kendari, Adriatma Dwi Putra, mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk lebih menjalin kerjasama kimitraan dan membangun komitmen dalam upaya meningkatkan pelayanan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dirinya berharap melalui nota kesepahaman tersebut, akan menjadi langkah awal yang inovatif dan strategis dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta terciptanya sinergitas antar pihak penyelenggara hukum di wilayah Kota Kendari.

“Semoga niat baik ini dapat memberikan hasi; dan manfaat besar bagi kepentingan pelaksanaan perlindungan korban kekerasan bagi perempuan dan anak di Kota Kendari,” ungkapnya, Rabu (29/11).

Katanya, kekerasan terhadap perempuan dan anak telah memberikan dampak yang negatif terutama bagi tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus. “Hal inilah yang mendorong pemkot terus berupaya memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak serta memenuhi hak-hak mereka yang menjadi korban,” papar Alamsyah.

Ia menuturkan, berbagai permasalahan perempuan dan anak sangat kompleks, terlebih lagi didaerah perkotaan, bahkan biasanya bersifat lintas sektoral. Olehnya itu, sambung Alamsyah, penanganan permasalahan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemkot , akan tetapi membutuhkan kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan terutama aparat hukum.

“Nota kesepahaman ini, bukan semata-mata kemauan pemerintah saja, melainkan muncul dari kesadaran kolektif para pihak, terutama komitmen dari para forkompinda, ketua pengadilan negeri, agama maupun stakeholder lainnya, bahwa MoU ini berdasarkan kesepakatan bersama,” terangnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, AKBP Jemi Junaidi selaku Kapolres Kota Kendari, mengungkapkan, penandatangan MoU antara pemerintah Kota Kendari dan sejumlah pihak, sangat positif sekali.

“Pasalnya, setiap ada kejadian mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, korban sudah di dampingi oleh Dinas Sosial. Seperti yang terjadi belum lama ini mengenai kasus penelantaran anak dan itu telah didampingi Dinas Sosial. Ini sangat positif sekali,” ungkap, Kapolres berpangkat dua bunga melati tersebut.

Melalui MoU, dia juga berharap, semua pihak perlu bersama-sama menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. (p11/b/alp)

 

Click to comment
To Top