APBD Kolaka 2018 Berkurang – Rakyat Sultra

Rakyat Sultra

Kolaka Raya

APBD Kolaka 2018 Berkurang

Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir menyerahkan Raperda APBD Kabupaten Kolaka tahun 2018 kepada Bupati Kolaka, Ahmad Safei.

KOLAKA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka bersama Pemkab Kolaka telah menyepakati rencana APBD tahun 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp 1,087 tiliun. Angkat tersebut lebih kecil alias turun dibandingkan dengan APBD 2017 sebesar Rp 1,166 triliun atau berkurang 7,18 persen.

Dalam Rapat Paripurna dengan agenda pokok Persetujuan rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Kolaka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, di Aula kantor DPRD Kolaka, Rabu (29/11) sebanyak delapan fraksi DPRD Kolaka pada dasarnya menyetujui raperda menjadi perda. Namun, saat menyampaikan pandangan akhirnya tentang APBD 2018, sejumlah fraksi DPRD Kolaka memberikan beberapa catatan maupun saran.

Seperti saran yang disampaikan oleh fraksi PAN. Melalui juru bicaranya, Amiruddin Massang menyebutkan, berkurangnya APBD Kabupaten Kolaka tahun 2018 disebabkan karena pengaruh kondisi perekonomian nasional dan perubahan beberapa regulasi baik ditingkat provinsi maupun pusat. Akibat dari pengaruh tersebut, sehingga berdampak pada berkurangnya pos-pos penerimaan pendapatan daerah Kolaka tahun 2018.

Karena itu, Ketua fraksi PAN DPRD Kolaka itu berharap, agar alokasi anggaran tahun 2018 berdasarkan pada agenda prioritas dan program prioritas pembangunan, terutama peningkatan pada sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, baik dari segi infrastruktur maupun pengembangan SDM.

“Saya juga mengingatkan, agar para SKPD lebih meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran tahun 2018 dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan disiplin dalam penggunaan anggaran, tepat waktu dan tepat sasaran,” katanya.

Sementara itu, fraksi Gabungan Nasional Bintang Demokrat melalui juru bicaranya, Rusman mengatakan, dengan menurunnya target pendapatan daerah tahun 2017, setiap SKPD penghasil PAD harus lebih kreatif dan inovatif dalam mencari objek pendapatan daerah yang selama ini belum tersentuh maupun belum dikelola dengan baik.

“Setiap instansi penghasil PAD, harus mampu bekerja kreatif lagi dalam mengelola objek pendapatan daerah, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada,” ujar politisi Partai Demokrat itu.(*/b)

 

Click to comment
To Top